Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menargetkan transformasi kelembagaan menuju pengelola dana haji yang terpercaya dan berkelas dunia (trusted and world class) pada 2027 atau tahun kelima perjalanan lembaga tersebut.
Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan transformasi tersebut diwujudkan melalui sejumlah strategi utama, yakni perluasan peran kelembagaan, penguatan kapasitas dan kontribusi ekosistem haji, serta diversifikasi investasi yang terukur.
"Transformasi ini dilakukan melalui perluasan peran kelembagaan yang didukung penguatan kepercayaan publik dan implementasi tata kelola yang baik," kata dia dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan kapabilitas kelembagaan sekaligus memperkuat peran strategis BPKH dalam ekosistem penyelenggaraan ibadah haji.
Baca juga: BPKH gandeng PP PERSIS perkuat edukasi dan literasi keuangan haji
Strategi lainnya diarahkan pada diversifikasi investasi, termasuk pengembangan investasi langsung, guna meningkatkan nilai manfaat dan menjaga keberlanjutan dana haji.
Dalam kesempatan tersebut, Fadlul juga memaparkan kinerja keuangan BPKH hingga 31 Oktober 2026. Berdasarkan laporan tidak terkonsolidasi, total aset BPKH tercatat Rp195,7 triliun atau meningkat 7,7 persen secara tahunan (year-on-year).
Dana kelolaan mencapai Rp188,5 triliun atau tumbuh 6,9 persen secara tahunan, sedangkan nilai manfaat tercatat Rp10,1 triliun dan surplus komprehensif BPKH mencapai Rp600 miliar atau meningkat 4,9 persen secara tahunan.
Berdasarkan komposisi penempatan dan investasi, sekitar 80 persen atau setara Rp150,3 triliun dialokasikan pada instrumen investasi, sedangkan 20 persen atau Rp38,3 triliun ditempatkan pada instrumen penempatan.
Berdasarkan pengelompokan dana kelolaan, dana Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) mendominasi dengan porsi 98 persen atau Rp184,6 triliun, sedangkan Dana Abadi Umat (DAU) tercatat Rp3,9 triliun atau sekitar dua persen dari total dana kelolaan.
Dari sisi kesehatan keuangan, rasio likuiditas wajib BPKH hingga akhir Oktober 2026 tercatat 2,21 kali, dengan perhitungan yang turut memperhitungkan uang muka.
Fadlul mengatakan penguatan kelembagaan dan pengembangan strategi investasi menjadi bagian dari upaya BPKH dalam menjaga pengelolaan dana haji secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan nilai manfaat bagi jamaah Indonesia.
Baca juga: Menko PMK dorong penguatan tata kelola dan optimalisasi dana haji
Baca juga: Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji jadi momentum perkuat BPKH
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Asep Firmansyah
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira