Jakarta (ANTARA) - BPJS Kesehatan menyebutkan sepanjang 2025 telah mencegah kecurangan (fraud) sebesar Rp6,5 triliun dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan diharapkan uang yang dapat diselamatkan dari upaya pencegahan kecurangan meningkat pada 2026.
"Pada tahun 2023 uang yang kita selamatkan itu Rp1,2 triliun dan pada 2024 meningkat menjadi Rp6,6 triliun yang bisa kita selamatkan dari kegiatan pencegahan, deteksi, dan penanganan," kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito di Jakarta, Rabu.
Dia mengatakan, jumlah kecurangan yang dicegah pada 2025 sedikit turun dibandingkan 2024. Namun, Prihati berharap penurunan itu karena peningkatan pemahaman pemberi pelayanan kesehatan.
Sejumlah contoh kecurangan dalam JKN adalah menagih layanan fiktif (phantom billing), memanipulasi diagnosis agar klaim lebih besar (upbilling), klaim berulang, atau rujukan berulang.
Prihati menekankan pentingnya mencegah kecurangan, karena hal itu dapat meningkatkan keselamatan pasien. Menurut data WHO pada 2024, 1 dari 10 pasien dirugikan (harmed) saat memperoleh layanan kesehatan.
Kecurangan pada JKN, katanya, dapat bereskalasi menjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kecacatan atau meninggalnya pasien. Selain itu, hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik.
"Data dari WHO 2025, 40 persen pasien dengan penyakit kronis menjadi tidak percaya pada sistem pelayanan kesehatan," kata Prihati.
Baca juga: BPJS Kesehatan pastikan layanan kesehatan peserta JKN berjalan optimal
Kemudian, katanya, data OECD 2017 menunjukkan bahwa 20 persen belanja kesehatan tidak memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, katanya, fraud dalam pelayanan kesehatan bukan hanya masalah finansial, tetapi juga dapat mengecam keselamatan pasien.
Prihati mengatakan, dengan cakupan sekitar 285 juta jiwa, upaya pencegahan kecurangan semakin penting untuk memastikan masyarakat benar-benar menerima manfaat JKN, karena JKN yang bersih upaya memastikan kesejahteraan publik.
Penanganan fraud, katanya, perlu integrasi analitik data, validasi klinis, investigasi, dan aspek hukum untuk menghadapi modus kecurangan yang semakin kompleks.
Senada, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan bahwa Program JKN sebagai amanat konstitusi mengusung semangat gotong royong dan kemitraan dengan berbagai negara membantu penguatan ekosistem antikecurangan.
"Setiap rupiah yang diberikan oleh para peserta dan yang diberikan oleh pemerintah menjadi terselamatkan dan sampai kepada yang berhak menikmati jaminan kesehatan," kata Cak Imin.
Untuk mendukung ekosistem ini, katanya, perlu keterlibatan seluruh pihak, penguatan regulasi, dan perlindungan bagi yang melaporkan kecurangan.
Baca juga: BPJS Kesehatan pastikan tidak ada diskriminasi pasien JKN dan umum
Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Mecca Yumna Ning Prisie
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira