Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) siap mengawal kemudahan akses mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan nelayan Rokan Hilir kini memiliki akses lebih dekat mendapatkan BBM subsidi melalui kehadiran stasiun pengisian bahan bakar umum nelayan (SPBUN).

Menurut dia, keberadaan SPBUN menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap peningkatan hasil tangkapan ikan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kehadiran SPBUN pertama di wilayah ini akan mempermudah nelayan memperoleh BBM subsidi sekaligus menekan biaya operasional melaut," ujar Wahyudi dalam peresmian SPBUN Koperasi Produsen Karya Sarana sekaligus pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11/2026).

Wahyudi mengatakan akses BBM yang dekat dengan nelayan diharapkan dapat mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan nelayan untuk memperoleh BBM.

"Kami ingin memastikan distribusi BBM digunakan sebagai penggerak ekonomi bagi nelayan dan pada prinsipnya kami mendukung seluruh program dalam hal pendekatan aksesibilitas pelayanan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan di Rokan Hilir serta di seluruh wilayah Indonesia," tambahnya.

Wahyudi juga menjelaskan ketersediaan BBM subsidi untuk SPBUN ini telah dikoordinasikan bersama PT Pertamina Patra Niaga (PPN) dan diberlakukan sejak 1 Oktober 2026.

SPBUN ini telah memenuhi persyaratan operasional dan selanjutnya diverifikasi agar memperoleh BBM subsidi, sehingga pelayanan kepada nelayan dapat segera berjalan.

Saat ini, SPBUN telah melayani 160 nelayan dan akan terus berkembang pelayanannya bagi nelayan, yang tersebar di empat kecamatan Rokan Hilir.

"Kami memandang penting berkoordinasi dengan PPN, bagi SPBUN yang sudah siap dilakukan (operasi) dan disiapkan BBM subsidinya, bisa langsung diverifikasi dan dijalankan dengan baik," imbuh Wahyudi.

Wahyudi juga menekankan pentingnya akses nelayan terhadap BBM subsidi tanpa melalui perantara.

Saat ini, pembelian BBM subsidi bagi konsumen pengguna seperti nelayan juga semakin mudah dengan menggunakan surat rekomendasi.

"Kami titip dalam mengemban amanah negara, ada anggaran subsidi BBM yang harus dipertanggungjawabkan peruntukannya. Kami fasilitasi membeli BBM subsidi menggunakan jeriken dengan surat rekomendasi, yang diterbitkan organisasi perangkat daerah (OPD) dan terintegrasi dengan aplikasi XStar BPH Migas," tuturnya.

Selanjutnya, Wahyudi menegaskan kemudahan ini harus diiringi juga dengan pengawasan yang baik untuk memastikan BBM subsidi diterima dan dimanfaatkan oleh nelayan yang berhak.

"Tolong dijaga agar dilakukan pengawasan bersama, jangan sampai (BBM subsidi) disalahgunakan. Harapan kami, kita sama-sama menjaga dan mengawal, sehingga BBM subsidi benar-benar dipakai untuk keberlangsungan ekonomi bagi nelayan Rokan Hilir," tegas Wahyudi.

Baca juga: Kemenkop resmikan SPBUN dan lepas ekspor produk nelayan di Rohil Riau

Baca juga: Kemenkop: 157 dari 419 SPBUN nasional dikelola koperasi

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Wahyudi Anas (tiga dari kanan) berbincang dengan petugas saat kegiatan peresmian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) Koperasi Produsen Karya Sarana sekaligus pelepasan ekspor produk koperasi ke Malaysia di Rokan Hilir, Riau, Selasa (17/11/2026). ANTARA/HO-Humas BPH Migas

Mewakili Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Deputi Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi Panel Barus menyampaikan bahwa ketersediaan BBM subsidi memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas nelayan.

Bagi nelayan, BBM menjadi komponen utama biaya operasional melaut.

"Persoalan BBM bukan hanya persoalan energi, tetapi juga menjadi persoalan produktivitas bagi nelayan. Di sinilah koperasi mengambil peran penting dan menjadi bukti bahwa koperasi bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga mengambil langkah untuk penyediaan dan pendistribusian BBM bagi nelayan," ucapnya.

Karena itu, penyaluran BBM subsidi melalui koperasi harus disesuaikan dengan kebutuhan riil nelayan. Alokasi yang diberikan tidak boleh disalahgunakan.

"Jangan sampai 10 ribu liter BBM bagi nelayan, kemudian dijual tidak sesuai peruntukannya," ucapnya.

Bupati Rokan Hilir Bistamam menyambut baik kehadiran SPBUN tersebut.

Kemudahan memperoleh BBM merupakan kebutuhan penting bagi nelayan karena berkaitan langsung dengan aktivitas melaut dan keberlangsungan ekonomi keluarga.

"Ini (kemudahan akses BBM melalui SPBUN) langkah nyata kita menuju kemandirian energi bagi para nelayan. Harapan kita, SPBUN menjawab kebutuhan BBM nelayan untuk melaut," terangnya.

Manfaat kehadiran SPBUN ini turut dirasakan nelayan.

Rakhman (40), nelayan asal Kecamatan Bangko, mengaku lebih mudah mendapatkan BBM untuk melaut karena tidak perlu menempuh jarak jauh seperti sebelumnya.

"Kami merasa sangat terbantu dengan hadirnya SPBUN ini, karena kami tidak perlu lagi jauh untuk mengambil BBM untuk melaut," sebutnya.

Baca juga: KKP buka kolaborasi penyediaan SPBUN di Kampung Nelayan Merah Putih

Baca juga: SPBUN resmi beroperasi, nelayan di Aceh Selatan melaut lebih tenang

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Kelik Dewanto

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira