Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mempercepat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2026 dengan memperkuat koordinasi bersama perbankan, asosiasi pengembang dan pemerintah daerah.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengakui, penyaluran FLPP pada triwulan I 2026 mengalami penurunan 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan berlanjut pada triwulan II dengan penurunan 24,8 persen, karena persoalan perizinan dan ketersediaan lahan menjadi kendala utama yang memengaruhi pembangunan rumah subsidi.

“Namun kita sangat optimistis bahwa pencapaian target tahun ini akan lebih maksimal lagi dari tahun lalu. Alhamdulillah mulai triwulan III mulai ada pembalikan. Mulai ada penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan proses perizinan sudah mulai berjalan, terutama terkait lahan yang tadinya masuk Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” ujar Heru dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Memasuki triwulan III, kinerja penyaluran mulai menunjukkan pemulihan. Realisasi mencapai 73.477 unit atau meningkat 8,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Baca juga: Maruarar dorong UMKM konstruksi manfaatkan KUR Perumahan

Sementara itu, hingga 17 November 2026, penyaluran triwulan IV mencapai 42.015 unit atau tumbuh 25,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Heru, terbitnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota membantu mengurai persoalan perizinan lahan. Sejumlah perizinan pengembang mulai diterbitkan sehingga proses pembangunan rumah subsidi kembali berjalan.

BP Tapera mencatat realisasi penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 207.023 unit dengan nilai pembiayaan Rp25,80 triliun per 17 November 2026 pukul 10.20 WIB. Capaian tersebut setara 59,15 persen dari target nasional sebanyak 350.000 unit.

Berdasarkan kinerja bank penyalur, BTN menempati posisi pertama dengan 89.481 unit, disusul Bank Syariah Nasional (BSN) sebanyak 49.193 unit dan BRI sebanyak 29.592 unit. Dari sisi asosiasi pengembang, REI mencatat realisasi tertinggi sebanyak 87.317 unit, APERSI 58.592 unit, dan HIMPERRA 28.405 unit.

Baca juga: BI: Rumah tipe 36 masih jadi primadona di Bali

Sementara itu, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penyaluran terbesar sebanyak 46.044 unit, diikuti Jawa Tengah 18.928 unit dan Sulawesi Selatan 17.646 unit.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menekankan pentingnya transparansi dan kesetaraan dalam evaluasi kinerja seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, evaluasi harus mencakup kinerja perbankan, asosiasi pengembang, pemerintah, hingga BP Tapera.

“Saya bukan hanya mengekspos kinerja perbankan atau asosiasi, tetapi juga kinerja kami sendiri. Itu namanya equal treatment. Saya sangat percaya mekanisme seperti itu akan baik, termasuk juga untuk pencegahan korupsi. Kalau ada informasi atau data yang salah, publik harus berani mengoreksi,” kata Maruarar.

Melalui penguatan kolaborasi, transparansi, serta percepatan penyelesaian kendala perizinan dan pembangunan, BP Tapera terus mendorong optimalisasi penyaluran FLPP untuk mendukung Program 3 Juta Rumah dan memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak dan terjangkau.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Suharsana Aji Sasra J C

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira