BP BUMN : MBG dan Sekolah Rakyat tekan stunting di Indonesia

Padang Pariaman (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menekan angka stunting di Indonesia.

“Kecukupan gizi dan pemerataan pendidikan menjadi kunci menciptakan generasi unggul. Program MBG dan Sekolah Rakyat diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup anak-anak serta mencegah stunting sejak dini,” kata Kepala BP BUMN Dony Oskaria di Padang Pariaman, Sumbar, Selasa.

Ia menyatakan pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan berpendidikan menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

Ia menyebut angka stunting di Indonesia masih berada pada kisaran 19 persen.

Sementara itu, angka stunting di Sumatera diperkirakan lebih tinggi yakni 22 hingga 24 persen.

Ia mengatakan kondisi tersebut membutuhkan intervensi pemerintah, terutama untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh asupan gizi yang memadai melalui program MBG demi mendukung tumbuh kembang dan kemampuan intelektual mereka.

"Program MBG memiliki dasar pemikiran untuk memutus persoalan kekurangan gizi yang dapat memengaruhi masa depan anak-anak. Karena itu, pelaksanaannya perlu terus diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai," ujarnya.

Ia mengungkapkan evaluasi terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan, mengingat MBG masih tergolong baru sehingga membutuhkan penyempurnaan secara berkelanjutan.

Ia mengingatkan evaluasi tersebut perlu dibedakan dari tujuan dasar program yang dirancang untuk membantu masyarakat, khususnya anak-anak yang keluarganya memiliki keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan pangan bergizi.

Selain pemenuhan gizi, pemerintah juga berupaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan gratis berbasis asrama (boarding school) dari tingkat SD hingga SMA yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial (Kemensos).

Ia menjelaskan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi masyarakat pada kelompok desil 1 dan 2, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah agar anak-anak mereka memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik.

Melalui program tersebut, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan, tetapi juga fasilitas tempat tinggal dan pemenuhan kebutuhan makan selama mengikuti kegiatan belajar.

"Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan anak-anak dari keluarga yang paling membutuhkan tetap memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak. Sekolah Rakyat menjadi salah satu bentuk intervensi untuk memenuhi kebutuhan tersebut," kata dia.

Ia menambahkan dukungan terhadap program pendidikan dan pemenuhan gizi merupakan bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal pembangunan jangka panjang.

Menurut dia, keberhasilan program pemerintah tidak hanya bergantung pada kebijakan yang ditetapkan, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak serta evaluasi terhadap pelaksanaannya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.

Ia berharap program MBG dan Sekolah Rakyat dapat membantu mengurangi kesenjangan kesempatan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia.

Baca juga: BGN: Mekanisme penghentian MBG saat PJJ mengacu pemberitahuan pemda

Baca juga: Tiga SPPG di Pulau Simeulue kembali beroperasi

Pewarta: Najmi Aulia
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.