Bidik 1,5 juta penerima manfaat MBG, BGN kembali aktivasi 953 SPPG

Dari hasil pemantauan nasional Kalimantan Tengah adalah kasus yang paling menonjol, meningkat per hari ini

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) kembali mengaktivasi 953 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang tersebar pada 34 provinsi di Indonesia dan diproyeksikan dapat memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga sekitar 1,5 juta penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penambahan jumlah dapur MBG itu tidak semata-mata berorientasi pada perluasan cakupan layanan, tetapi juga memastikan setiap dapur yang dibuka dapat memberikan manfaat sesuai kebutuhan masyarakat di wilayah operasionalnya.

"Kami telah berjanji untuk mengaktivasi dapur yang telah terdaftar di portal mitra secara bertahap dan berhati-hati, dengan mengutamakan asas kebermanfaatan dan kebutuhan penerima manfaat," kata Agustina Arumsari di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, kesiapan operasional menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan dapur yang dapat mulai beroperasi, mencakup kelengkapan fasilitas pendukung hingga ketersediaan sumber daya manusia yang menjalankan pelayanan MBG.

Baca juga: BGN wajibkan SPPG perbarui SPK hindari kasus percaloan dapur MBG

"Dapur baru yang kami aktivasi adalah dapur yang dapat membuktikan kesiapannya, baik secara infrastruktur maupun personel, mampu melakukan produksi dan penyaluran MBG sesuai tata kelola keamanan pangan," ucap Agustina.

Sebelumnya pada Oktober 2026 BGN telah menginisiasi aktivasi 1.460 SPPG pada 32 provinsi di seluruh Indonesia yang seluruhnya termasuk dalam daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi.

Memasuki November, proses tersebut kembali dilanjutkan melalui aktivasi 953 SPPG di 34 provinsi. BGN juga merencanakan pembukaan SPPG baru dengan jumlah serupa pada pekan berikutnya. Perluasan layanan tersebut turut mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan gizi masyarakat di berbagai daerah.

"Dapur-dapur ini kami arahkan ke daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Prioritas penerima manfaat mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta santri di lingkungan pesantren," ucap Agustina Arumsari.

Baca juga: BGN transformasi tata kelola melalui revolusi MBG 2.0

Selain pemerataan jangkauan, pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi juga menjadi bagian dari kesiapan layanan. Setiap SPPG yang diaktivasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai salah satu persyaratan untuk menjamin kelayakan lingkungan pengolahan makanan.

Ia juga mengingatkan masyarakat dan calon mitra untuk mengikuti mekanisme resmi yang telah ditetapkan BGN. Seluruh tahapan aktivasi dilakukan melalui sistem sehingga tidak diperlukan pembayaran atau imbalan kepada pihak manapun.

"Pembukaan SPPG berjalan lewat sistem. Tidak ada pihak yang berwenang mengatasnamakan BGN untuk meminta imbalan. Jika bapak dan ibu menemukannya, simpan buktinya dan laporkan kepada pihak berwajib," tutur Agustina Arumsari.

Baca juga: BGN efisienkan biaya operasional dan skema insentif SPPG

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.