Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengemukakan bahwa pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi MBG 2.0 berhasil mengembalikan anggaran sekitar Rp44 triliun ke kas negara untuk efisiensi dan memperkuat akuntabilitas.

"Sejauh ini dengan memberlakukan MBG 2.0 itu kita telah bisa mengembalikan anggaran, pagu anggaran MBG itu totalnya sekitar Rp44 triliun kita kembalikan ke kas negara," ujar Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar dalam kunjungannya ke Kota Jambi, Jumat.

Menurutnya, pengembalian anggaran tersebut berasal dari sejumlah langkah pembenahan, mulai dari evaluasi kebutuhan anggaran, penyesuaian skema insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga penarikan dana yang sebelumnya tersimpan pada rekening dapur yang belum beroperasi.

Ia menjelaskan, langkah efisiensi dilakukan melalui penyesuaian skema insentif bagi mitra pengelola SPPG.

Insentif yang sebelumnya diberikan sebesar Rp6 juta per hari tanpa memperhitungkan jumlah ompreng yang disalurkan, diubah menjadi Rp2.000 per ompreng. Sementara itu, komponen insentif lainnya yang sebelumnya mencapai Rp3.000 lebih kini dibatasi maksimal Rp3.000.

Mas Dar menilai penyesuaian tersebut memberikan kontribusi terhadap penghematan anggaran sekitar Rp5,5 triliun hingga akhir masa sekolah pada Desember 2026. Selain itu, BGN juga menarik kembali dana sekitar Rp480 miliar yang masih tersimpan pada rekening sejumlah dapur yang belum beroperasi untuk dikembalikan ke kas negara.

Sudaryono menegaskan, pembenahan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghilangkan kepastian usaha bagi mitra SPPG. Pemerintah tetap memberikan jaminan agar mitra tidak mengalami kerugian, tetapi tidak berarti memberikan ruang bagi keuntungan yang berlebihan.

Ia menambahkan, penguatan akuntabilitas juga dilakukan melalui kewajiban setiap dapur untuk menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH), yang memuat rincian penggunaan uang, jenis belanja, lokasi pembelian, hingga besaran pengeluaran.

Melalui mekanisme tersebut, BGN dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran dan mengidentifikasi apabila terdapat ketidakwajaran dalam pengeluaran dapur.

Sudaryono mencontohkan, apabila anggaran yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama sepuluh hari justru habis dalam tujuh hari, BGN akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya.

Ia menegaskan, berbagai kebijakan pembenahan tata kelola MBG juga memperhatikan masukan dari lembaga auditor dan aparat penegak hukum, termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Wuryanti Puspitasari
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Lintang Budiyanti Prameswari

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira