BEM Nusantara: Kasus penyadapan momentum perkuat ketahanan siber

Jakarta (ANTARA) - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara menilai kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem hukum dan ketahanan siber nasional.

Koordinator Bidang Politik, Hukum, HAM dan Demokrasi BEM Nusantara Ghani Zulkarnaen Rais mengatakan penanganan yang tuntas dan transparan menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas politik serta mengokohkan kepercayaan publik terhadap legitimasi pemerintah.

"Kami meyakini penegak hukum mampu mengusut perkara ini secara menyeluruh demi melindungi institusi kepresidenan dan keamanan negara," kata Ghani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, penetapan tersangka oleh penyidik merupakan langkah awal yang baik untuk mengungkap motif utama di balik tindakan tersebut.

"Ini bukan sekedar persoalan siapa menyadap siapa. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah untuk kepentingan apa Presiden disadap? Siapa yang membutuhkan informasi strategis dari kepala negara? Apakah ada kepentingan tertentu yang sedang dimainkan di balik operasi tersebut?" ucapnya.

Baca juga: Kasus penyadapan Presiden jadi fokus pengawasan DPR

Ghani menilai pengusutan mendalam sangat penting untuk mencegah potensi gangguan stabilitas politik maupun ancaman di luar koridor hukum.

"Jika ada pihak yang memanfaatkan penyadapan untuk mengumpulkan informasi strategis, membangun tekanan politik, atau merancang langkah awal menggoyahkan pemerintah yang sah, semua itu harus ditelusuri. Negara tidak boleh terlambat membaca ancaman," tegasnya.

Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya membedakan antara kritik politik, dan tindakan ilegal. Menurutnya, kritik adalah bagian sah dari demokrasi, sedangkan penggunaan instrumen ilegal menyasar komunikasi kepala negara merupakan tindak pidana.

"Mengkritik pemerintah boleh, berbeda pandangan boleh. Tetapi jika ada tindakan terorganisasi yang menyasar keamanan kepala negara dan diduga bertujuan menggoyahkan pemerintahan di luar konstitusi, itu sudah menjadi persoalan serius yang harus diusut," katanya.

Baca juga: Kompolnas ingatkan Polri transparan dalam penanganan kasus penyadapan

BEM Nusantara pun meminta penyidikan tidak berhenti pada pelaku teknis di lapangan, tetapi juga mengusut aktor intelektual, pemodal, hingga pihak yang diuntungkan.

"Hukum tidak boleh berhenti pada jabatan rendah dan tidak boleh gentar ketika berhadapan dengan jabatan tinggi. Siapapun yang terbukti terlibat harus diproses secara adil dan transparan," lanjutnya.

Ghani juga mendukung pembentukan tim gabungan lintas institusi yang melibatkan Polri, BIN, BSSN, dan TNI untuk memperkuat pembuktian forensik digital dan keamanan siber.

"Ada dimensi penegakan hukum, keamanan siber, intelijen, dan perlindungan objek strategis negara. Seluruh proses harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum," ujarnya.

Ia menambahkan kasus ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola teknologi penyadapan agar tidak disalahgunakan.

"Jangan biarkan kasus ini tenggelam dalam perang opini. Publik membutuhkan jawaban berdasarkan bukti: siapa yang memerintahkan, apa motifnya, dan bagaimana mekanismenya," ucap Ghani.

BEM Nusantara memastikan akan mengawal penuntasan kasus ini demi menjaga ketatanegaraan dan supremasi hukum.

"Yang harus kita jaga adalah sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang dibangun berdasarkan konstitusi. Jika memang ada skenario di luar konstitusi, bongkar sampai ke akar-akarnya," pungkas Ghani.

Baca juga: Menko Polkam tegaskan penyadapan yang dilakukan LSP langgar hukum

Baca juga: Tokoh hingga ormas ajukan 5 tuntutan pada Aksi Rakyat Bela Indonesia

Baca juga: MN KAHMI: Dugaan penyadapan ilegal mengarah pada makar

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.