Barantin-KP2MI siapkan pendampingan ekspor bagi pekerja migran purna

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menyiapkan pendampingan klinik ekspor bagi pekerja migran Indonesia purna dan keluarganya untuk membantu pengembangan usaha setelah kembali ke tanah air.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan pendampingan tersebut menjadi bagian dari kerja sama kedua lembaga yang telah dituangkan dalam nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) di Jakarta, Selasa.

"Kami punya klinik ekspor yang bisa membimbing dan melatih mereka," kata Karding seusai penandatanganan kerja sama tersebut.

Ia menjelaskan layanan Klinik Ekspor Karantina dapat dimanfaatkan pekerja migran purna yang mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk mereka yang ingin memasarkan produknya ke luar negeri.

Melalui layanan tersebut, pelaku usaha akan memperoleh pendampingan mengenai standar produk negara tujuan serta tata cara pengurusan dokumen karantina yang diperlukan untuk kegiatan ekspor.

"Kita latih untuk standar-standar internasional sesuai negara tujuan," ujarnya.

Karding mengatakan sebagian pekerja migran mengembangkan usaha setelah menyelesaikan masa kerja di luar negeri, sehingga membutuhkan dukungan untuk meningkatkan kesiapan produk dan memenuhi persyaratan perdagangan internasional.

Menurut dia, pengalaman dan jejaring yang diperoleh selama bekerja di luar negeri juga dapat menjadi modal bagi pekerja migran purna untuk mengembangkan usaha di daerah asal.

Potensi tersebut diharapkan dapat diperkuat melalui pendampingan sejak tahap persiapan agar pelaku usaha memahami ketentuan negara tujuan sebelum mengirimkan produknya.

Berdasarkan keterangan resmi Barantin, pemberdayaan ekonomi dalam kerja sama tersebut turut menyasar keluarga pekerja migran dan pelaku usaha di Desa Migran Edukatif, Maju, Aman, dan Sejahtera (EMAS).

Kelompok tersebut akan memperoleh peluang pendampingan persyaratan karantina dan akses pasar untuk mengembangkan komoditas potensial menuju pasar ekspor.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri P2MI Mukhtarudin mengatakan kerja sama kedua lembaga diharapkan dapat memperluas pemberdayaan ekonomi bagi pekerja migran setelah kembali ke Indonesia, selain memperkuat layanan dan pelindungan selama proses migrasi.

"Kami berharap sinergi ini tidak hanya memberikan pelindungan dan kemudahan layanan bagi PMI, tetapi juga membuka peluang pemberdayaan ekonomi bagi purna PMI dan keluarganya," kata Mukhtarudin.

Data KP2MI pada September 2026 menunjukkan program Desa Migran EMAS telah ditetapkan di 756 desa dan kelurahan yang tersebar di 27 provinsi, 128 kabupaten dan kota, serta 345 kecamatan.

Program tersebut menjadi salah satu sarana pemerintah memperkuat pelindungan sekaligus pemberdayaan ekonomi pekerja migran dan keluarganya melalui peningkatan kapasitas serta pengembangan usaha produktif di tingkat desa.

KP2MI sebelumnya juga menyelenggarakan pelatihan pengembangan usaha berbasis digital bagi 10 pekerja migran purna dari tiga kalurahan di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 8–10 September 2026.

Kegiatan yang dilaksanakan melalui Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Yogyakarta itu merupakan bagian dari program pemberdayaan yang telah berjalan untuk meningkatkan kemampuan usaha pekerja migran purna.

Dari sisi dukungan ekspor, Barantin telah menyediakan layanan Klinik Ekspor Karantina di seluruh provinsi untuk membantu calon eksportir memahami ketentuan karantina, ketertelusuran produk, dan persyaratan teknis negara tujuan.

Melalui kerja sama terbaru, Barantin dan KP2MI akan menyiapkan tindak lanjut berupa program pemberdayaan yang dapat diukur dan dievaluasi, termasuk edukasi serta pendampingan bagi kelompok penerima manfaat.

Lebih lanjut, Kepala Barantin Karding menegaskan pelaksanaan kerja sama perlu diarahkan pada hasil yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan kesempatan ekonomi bagi pekerja migran purna.

"Keberhasilan kerja sama tidak diukur dari dokumen yang ditandatangani, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat," ucap dia.

Baca juga: Wamen P2MI: Kewirausahaan jalan capai kemandirian purna pekerja migran

Baca juga: Tim IPB bekali purna pekerja migran Sukabumi hilirisasi budidaya lele

Baca juga: Dari Taiwan ke Indonesia, mengubah pengalaman jadi modal SDM

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.