Harapan kita semua kegiatan itu dilaksanakan sesuai perencanaan supaya tidak ada temuan dari aparat penegak hukum (APH) di belakang. Kita juga mengevaluasi progres kegiatan fisik masing-masing OPD, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan
Nabire (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Nabire mengevaluasi penyerapan anggaran dan progres kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mencegah tingginya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada APBD 2026.
Kepala Bapperida Kabupaten Nabire Mukayat di Nabire, Senin, mengatakan, monitoring dan evaluasi meja tahap II dilakukan untuk mengetahui capaian serapan anggaran serta perkembangan pelaksanaan kegiatan masing-masing OPD hingga November 2026.
“Harapan kita semua kegiatan itu dilaksanakan sesuai perencanaan supaya tidak ada temuan dari aparat penegak hukum (APH) di belakang. Kita juga mengevaluasi progres kegiatan fisik masing-masing OPD, apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan,” katanya.
Ia mengatakan, APBD Kabupaten Nabire 2026 sebesar Rp1,55 triliun dan penyerapan anggaran mencapai 77,7 persen atau Rp1,2 triliun hingga 16 November 2026.
Melalui evaluasi tersebut, Bapperida meminta setiap OPD memperhatikan kegiatan yang belum berjalan dan mempercepat pelaksanaannya sesuai perencanaan.
Ia menegaskan, Bapperida berperan sebagai mitra OPD dalam memperbaiki pelaksanaan program, bukan mencari kesalahan.
Karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan menyampaikan perkembangan kegiatan dan kendala yang dihadapi agar dapat ditindaklanjuti.
Ia juga meminta OPD mengidentifikasi kegiatan yang dapat dilanjutkan pada 2027 secara berkelanjutan, meskipun pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yulianus Pasang meminta seluruh kepala OPD mempercepat pelaksanaan kegiatan 2026 dan menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan pada akhir November.
Ia meminta kepala OPD memeriksa dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing untuk mengidentifikasi kegiatan yang belum berjalan.
“Apabila terdapat program yang tidak memungkinkan dilaksanakan sebelum pergeseran anggaran, saya minta OPD mengusulkan penyesuaian dengan tetap memperhatikan rencana kerja (Renja),” ujarnya.
Ia juga meminta setiap OPD melaksanakan evaluasi internal secara rutin setiap bulan agar kendala pelaksanaan kegiatan dapat diketahui dan segera ditangani.
Baca juga: Pemkab Nabire gandeng PILI dorong kemandirian masyarakat jaga hutan
Baca juga: Pertamina hadirkan SPBU Nelayan melalui KNMP di Nabire
Baca juga: Kementan kembangkan kopi Robusta seluas 400 hektare di Nabire
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Ali Nur Ichsan
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira