Bapeten dorong penguatan regulasi dan infrastruktur untuk PLTN pertama

PLTN membutuhkan komitmen jangka panjang. PLTN itu membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Untuk itu kegiatan PLTN itu harus bersifat terbuka

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Nur Syamsi Syam mendorong penguatan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia, untuk memastikan pemanfaatan energi nuklir yang aman, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Nur Syamsi dalam keterangan di Jakarta, Kamis, menerangkan pihaknya menjalankan fungsi pengawasan melalui penyusunan peraturan, perizinan, inspeksi, serta penyiapan infrastruktur pengawasan ketenaganukliran, khususnya menuju Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.

"Badan pengawas tidak hanya menjaga safety, security dan safeguards, maupun liability, tetapi juga bagaimana menjadi enabler atau pengungkit supaya pemanfaatan tenaga nuklir ini dapat dilaksanakan di Indonesia," katanya.

Nur Syamsi menyebut kesiapan pembangunan PLTN mengacu pada tiga tahapan yang ditetapkan Badan Tenaga Atom Internasional​​ atau International Atomic Energy Agency (IAEA), yakni pertimbangan, persiapan, dan implementasi.

Selain itu terdapat 19 aspek infrastruktur yang perlu dipenuhi, termasuk kebijakan, kelembagaan, lokasi, teknologi, pembiayaan, sumber daya manusia, dan kesiapsiagaan kedaruratan.

Indonesia dinilai telah memiliki sejumlah fondasi penting, terutama keberadaan badan pengawas dan kerangka hukum ketenaganukliran. Meski demikian beberapa aspek masih memerlukan penguatan, termasuk penetapan operator PLTN, pembiayaan, dan penyempurnaan ketentuan pertanggungjawaban kerugian nuklir.

Baca juga: Danantara: Pembangkit listrik nuklir penting bagi ketahanan nasional

Nur Syamsi menambahkan Bapeten telah menyiapkan sistem perizinan yang mencakup evaluasi tapak, persetujuan desain, konstruksi, hingga pengoperasian. Kerangka pengawasan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan setiap tahapan pembangunan memenuhi persyaratan keselamatan.

Namun kesiapan regulasi dan sistem pengawasan perlu diikuti keputusan strategis serta langkah implementasi yang terukur.

Senada Ketua Umum Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia (HIMNI) Prof Djarot Sulistio Wisnubroto, menilai komitmen pemerintah menjadi faktor penting dalam menjembatani kesiapan tersebut dengan realisasi pembangunan PLTN.

Menurutnya, target pengoperasian pada 2032 perlu didukung penguatan kelembagaan, kepastian tahapan pembangunan, dan perencanaan waktu yang realistis.

Ia mendorong penguatan kelembagaan pengawasan sebagai salah satu langkah untuk menunjukkan keseriusan pembangunan PLTN. Evaluasi kesiapan infrastruktur nasional juga diperlukan agar setiap tahapan dapat dilaksanakan secara realistis dan terukur.

Selain kesiapan teknis, Djarot menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam keberhasilan pengembangan energi nuklir. Keterbukaan informasi mengenai manfaat, risiko, dan dampak pembangunan diperlukan untuk membangun kepercayaan publik.

Baca juga: BRIN siapkan SDM untuk mengoperasikan PLTN pertama pada 2032

"PLTN membutuhkan komitmen jangka panjang. PLTN itu membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Untuk itu kegiatan PLTN itu harus bersifat terbuka," ujar Djarot.

Sejalan dengan itu Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha menjelaskan pengembangan PLTN menjadi bagian dari arah kebijakan energi nasional.

Pemanfaatan energi nuklir diharapkan dapat mendukung pemenuhan kebutuhan listrik, pertumbuhan ekonomi, dan transisi menuju energi rendah karbon.

Menurut dia, percepatan pembangunan PLTN harus tetap mengutamakan aspek keselamatan. Strategi pembangunan perlu didukung koordinasi antarlembaga, kepastian investasi, dan tata kelola yang baik.

"Kebijakan yang tepat dan tata kelola yang baik menjadi faktor penting dalam mewujudkan pembangunan PLTN di Indonesia. Dengan kesiapan yang matang, PLTN diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mendukung transisi energi nasional," ucap Satya.

Baca juga: ITS dorong diversifikasi energi untuk jaga pasokan listrik nasional

Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.