Makassar (ANTARA) - Kepala Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Makassar, Surianto bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin membahas sejumlah agenda strategis yang membutuhkan dukungan pemerintah, salah satunya peluang Kota Makassar menjadi percontohan nasional pidana kerja sosial.

"Kota Makassar berpeluang jadi percontohan nasional dalam pengembangan program pidana kerja sosial dan pelibatan pembimbing kemasyarakatan (PK) sukarela," ujar Surianto saat bersilaturahim dengan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, di Makassar, Selasa.

Ia menilai inovasi itu menjadi langkah penting dalam membangun sistem pemasyarakatan yang lebih humanis melalui kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Baca juga: Ditjenpas Lampung siapkan penerapan pidana kerja sosial

Surianto kepada wali kota menyampaikan beberapa sejumlah agenda strategis Bapas yang membutuhkan dukungan Pemkot Makassar mulai dari kesiapan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial, pengembangan PK Sukarela, penguatan Griya Abhipraya Sombere, hingga dukungan kegiatan peringatan dua tahun pusat pemberdayaan klien pemasyarakatan tersebut.

"Kalau PK Sukarela, dalam catatan kami setelah kami telusuri di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, belum ada model seperti ini. Jadi, ini berpotensi menjadi yang pertama, sehingga kami meminta dukungan pak wali kota," katanya.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bapas Makassar dan Pemerintah Kota Makassar terkait dukungan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Menurutnya, Kota Makassar memiliki peluang besar menjadi daerah percontohan, khususnya dalam pengembangan model PK Sukarela yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Baca juga: Ditjenpas Lampung siapkan penerapan pidana kerja sosial

Ia menjelaskan Bapas Makassar saat ini telah mengangkat lebih dari 20 orang PK Sukarela untuk nantinya membantu memperluas jangkauan pelayanan pemasyarakatan, mulai dari penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pendampingan hingga pemantauan klien.

"Namun, pelaksanaan tugas ini membutuhkan dukungan operasional, terutama terkait mobilitas dan transportasi bagi para pembimbing yang melakukan pendampingan di lapangan," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menegaskan dukungan penuh Pemerintah Kota Makassar terhadap gagasan penerapan pidana kerja sosial dan pengembangan PK Sukarela sebagai bagian dari penguatan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan sosial.

"Kami menyambut positif inisiatif Bapas Makassar yang melibatkan masyarakat melalui pengembangan PK Sukarela. Kita mendukung, tentu program ini merupakan inovasi yang perlu didukung," katanya.

Selain itu, Munafri juga mendorong agar MoU yang telah disepakati tidak berhenti pada dokumen kerja sama, tetapi segera diterjemahkan menjadi langkah teknis dan program nyata di lapangan.

Termasuk menyiapkan lokasi pelaksanaan pidana kerja sosial di sejumlah wilayah kecamatan dan kelurahan yang telah menjalin kerja sama dengan Bapas Makassar.

Baca juga: Kejari Banda Aceh eksekusi pidana kerja sosial sesuai KUHP baru

Baca juga: Bapas Yogyakarta mulai terapkan pidana kerja sosial bagi terpidana

Baca juga: Ditjenpas siapkan 968 lokasi pidana kerja sosial

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Muh. Hasanuddin

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira