Bapanas: Temuan 600 ton beras SPHP dioplos rugikan negara Rp3,3 miliar

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan dugaan pengoplosan 600 ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyebabkan potensi kerugian negara Rp3,3 miliar akibat subsidi pemerintah tidak sampai kepada masyarakat sasaran.

"Ini sudah tidak sehat (beras SPHP) dibongkar, dijual ke pasar (sebagai) premium karena berasnya ini bagus. Beras produksi kita bagus, ini beras lokal, bukan diimpor. Ini diolah kemudian diproses ulang. Dikemas ulang," kata Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu (31/10).

Berdasarkan kalkulasi Bapanas, total kerugian negara dari praktik pengoplosan semisal dengan volume 600 ton beras SPHP dapat mencapai hingga Rp3,3 miliar. Angka itu mengacu pada surat penugasan tambahan kedua SPHP beras dari Bapanas kepada Perum Bulog yang terbit pada pertengahan Oktober 2026.

Dalam beleid tersebut, total APBN yang disiapkan sebesar Rp694,3 miliar untuk alokasi tambahan kedua SPHP beras sebanyak 125,8 ribu ton. Terdapat subsidi harga per kilogramnya sekitar Rp5.510 per kilogram (kg).

Bapanas menyatakan jika subsidi tersebut dikalikan 600 ton, maka diperoleh angka sekitar Rp3,3 miliar yang menjadi subsidi tidak tersampaikan ke masyarakat yang paling membutuhkan beras dengan harga terjangkau.

"Ini memang kejam. Bayangkan, (beras SPHP) ini kemasan khusus untuk rakyat Indonesia dan ini disubsidi pemerintah. Nah ini pengkhianatan, mengkhianati petani 115 juta orang dan juga merugikan konsumen," tegas Amran yang juga Menteri Pertanian.

"Jadi, produsen konsumen berdua dikhianati dan ini disubsidi pemerintah. Kalau ada hukuman terberat, patut kita hukum," tambah Amran.

Baca juga: Mentan Amran: Oplos beras SPHP ancam stabilitas harga pangan nasional

Selain subsidi di hilir, terdapat pula subsidi di hulu dengan nilai yang sangat besar. Subsidi di hulu antara lain untuk pupuk, traktor, alat mesin pertanian, dan hal lainnya yang dikucurkan pemerintah untuk mendukung produksi beras nasional.

"Ini dua subsidi. Subsidi di hulu yaitu Rp160 triliun tahun 2026. Tahun 2025 Rp144 triliun. (Lalu) subsidi di hilir, beras SPHP seharusnya dijual Rp12.500 per kg, tapi dijual Rp17.000 per kg. Ini untuk orang sulit. Ini beras subsidi, tapi masih ada oknum yang bermain-main," tutur Amran.

Pemerintah menggelontorkan beras program SPHP sebagai intervensi ke pasar agar masyarakat yang membutuhkan dapat mengakses beras dengan harga Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram (kg) di tingkat konsumen.

Dalam distribusi beras SPHP terdapat anggaran subsidi harga yang diberikan pemerintah melalui Bapanas ke Perum Bulog sebagai operator program.

Baca juga: Amran copot pejabat Bapanas-Bulog buntut penyelewengan beras SPHP

Karena itu, terhadap praktik anomali yang memanfaatkan beras SPHP untuk meraup keuntungan sepihak, tidak dapat dibenarkan.

Beras program SPHP harus benar-benar dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak boleh ada praktik pembongkaran isi dan pengemasan ulang dari beras program SPHP.

Sebelumnya, Amran bersama Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur mengungkap dugaan temuan praktik mengoplos beras SPHP di wilayah hukum Jakarta Timur.

Tempat kejadian perkara (TKP) berlokasi di daerah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Informasi menyebutkan jumlah beras yang ditemukan mencapai sekitar 600 ton.

Menurut Amran penindakan pengoplosan beras program SPHP harus diganjar dengan hukum terberat. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Ini harus dihukum berat. Ini tidak boleh dikasih toleransi. (Sesuai) Perintah Bapak Presiden Prabowo (agar) mafia dan koruptor harus dibersihkan dari Republik Indonesia," tegas Amran.

Baca juga: Mentan Amran: Temuan beras SPHP dioplos bukti mafia pangan ada

Baca juga: Pengamat apresiasi langkah pemerintah terkait dugaan oplos beras SPHP

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.