Bamsoet dukung Presiden Prabowo perkuat konsolidasi pemerintahan

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bambang Soesatyo mendukung Presiden RI Prabowo Subianto memperkuat konsolidasi pemerintahan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan nasional.

"Presiden memiliki modal politik dan kewenangan konstitusional yang kuat untuk menggerakkan pemerintahan. Konsolidasi diperlukan agar seluruh jajaran bekerja dalam satu arah, saling mendukung, dan mampu mengambil keputusan dengan cepat," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Bamsoet yang menghadiri Rapat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan​​​​​​​ Wantimpres mengatakan konsolidasi pemerintahan diperlukan untuk memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga, terutama dalam menghadapi dinamika ekonomi nasional dan global.

Pemerintah juga perlu menyelaraskan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I tahun 2026 mencapai 5,45 persen.

Namun, pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti inflasi Oktober sebesar 3,23 persen, kemiskinan yang mencapai sekitar 22,93 juta penduduk, serta tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 sebesar 4,68 persen.

"Kita memiliki peluang besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kuncinya ada pada kerja sama seluruh kementerian, kepastian kebijakan, dan pelaksanaan program yang terukur. Rakyat harus semakin merasakan hasil pembangunan," kata Bamsoet.

Baca juga: Bamsoet: Prabowo minta Kadin jadi mitra strategis pemerintah

Selain sektor ekonomi, ia menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi Presiden Prabowo yang perlu ditangani secara profesional, objektif, dan transparan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.​​​​​​​

Bamsoet mengatakan persoalan tersebut perlu menjadi momentum untuk memperbaiki sistem pengawasan, memperkuat pengamanan komunikasi negara, serta meningkatkan koordinasi antarlembaga keamanan dan intelijen.

"Dugaan penyadapan terhadap Presiden harus ditangani secara serius dan sesuai hukum. Kita perlu memastikan sistem pengamanan negara semakin kuat, pengawasan berjalan efektif, dan setiap institusi bekerja secara profesional agar kepercayaan publik terus terjaga," ujarnya.

Ia menambahkan penguatan konsolidasi juga perlu melibatkan kementerian, lembaga penegak hukum, badan intelijen, badan usaha milik negara (BUMN), hingga pemerintah daerah.

Evaluasi kinerja kabinet, penyelarasan program, dan pengawasan anggaran dinilai dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dengan belanja negara dalam APBN 2027 yang diperkirakan mencapai Rp4.106,3 triliun, Bamsoet menyatakan pemerintah perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memperkuat industri nasional, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan.

Meski demikian, ia mengingatkan konsolidasi kekuasaan harus tetap berada dalam koridor konstitusi dengan menjaga independensi penegakan hukum, fungsi pengawasan DPR, dan ruang partisipasi masyarakat.

Menurut Bamsoet, pemerintahan yang solid perlu didukung tim kabinet yang kompeten dan berintegritas, koordinasi politik yang baik, serta mekanisme pengawasan yang sehat agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Rapat turut dihadiri sejumlah anggota Wantimpres, antara lain Agum Gumelar, Budi Gunawan, Rocky Gerung, Anwar Usman, Yahya Cholil Staquf, Margarito Kamis, dan Ida Bagus Purwalaksana.

Baca juga: Wantimpres bahas sejumlah isu polhukam untuk disampaikan ke Presiden

Baca juga: Bamsoet sebut capaian dua tahun Prabowo modal utama Indonesia mandiri

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.