ATR/BPN: Pencabutan HGU 11 perusahaan dibagi menjadi lima kategori

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) 11 perusahaan yang terlibat kasus pembakaran lahan di wilayah Kalimantan.

Sebelas perusahaan yang HGU-nya dicabut tersebut dibagi menjadi lima kategori. Pencabutan HGU itu dilakukan berdasarkan hasil dari penelusuran Kementerian ATR/BPN serta rekomendasi dari Bareskrim Mabes Polri.

"11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya," kata Menteri ATR/BPN Nusron Wahid saat jumpa pers di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Jakarta, Senin.

Nusron menjelaskan 11 perusahaan itu, yakni PT MIB di Kalsel, PT RKA di Kalbar, PT SKM di Kalbar, PT SAE di Kalbar, PT BSLT di Kalbar, PT BOS di Kalbar, PT AER di Kalbar, PT JMS di Kaltim, PT STP di Kaltim, PT ANI di Kalbar, dan PT API di Kalbar.

Kategori pertama ditujukan kepada perusahaan yang dinilai tidak mampu memitigasi kebakaran di lahannya. Selain itu, kategori itu juga ditujukan kepada perusahaan yang lahannya kerap dilanda karhutla.

Tiga perusahaan yang masuk klaster pertama, yakni PT. MIB, PT. RKA dan PT. SK.

"Kemudian klaster kedua, ada satu PT yang ternyata HGU-nya sudah habis tahun 2020 dan ini dipastikan akan diambil alih negara. Itu PT BSLT seluas 2.300 hektare," ungkap Nusron.

Untuk klaster ketiga ditujukan untuk perusahaan yang sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), namun HGU-nya belum terbit.

"Ini dipastikan HGU-nya tidak diterbitkan, yakni PT ANI seluas 5.244 hektare, kemudian PT BOS seluas 4.750 hektare, kemudian PT AIR seluas 5.134 hektare," kata Nusron.

Klaster keempat, Nusron mengatakan pencabutan HGU dilakukan sebagian karena luasan lahan yang terbakar tidak sampai 50 persen dari total HGU.

"Perusahaannya, yaitu PT SAE di Landak, Kalimantan Barat, seluas 1.510 hektare," ucapnya.

Sedangkan untuk klaster kelima ditujukan untuk perusahaan yang masih dalam kajian, yakni PT STP, PT API, dan PT JMS.

Nusron memastikan seluruh perusahaan yang HGU-nya telah dicabut akan terus dipantau agar tidak kembali melakukan pembakaran lahan.

Baca juga: BNPB kantongi identitas tiga perusahaan diduga bakar lahan di Papua

Baca juga: BNPB evaluasi SOP penggunaan helikopter untuk tangani karhutla

Pewarta: Walda Marison
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.