Asta Cita dari ujung Miangas

Pada 1928, Miangas, yang dalam berkas perkara disebut Palmas, menjadi sengketa antara Belanda dan Amerika Serikat di Mahkamah Arbitrase Permanen

Jakarta (ANTARA) - Pada 22 Oktober 2026, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berdiri di Miangas, pulau yang letaknya lebih dekat ke Filipina daripada ke ibu kota provinsinya sendiri.

Ia meninjau Titik Nol, pos pengamanan, fasilitas lintas batas, dan sekolah. Hal yang dicatat dari warga sederhana saja: sumur bor, jalan desa, dan revitalisasi sekolah.

Sepekan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Badan yang sejak 2010 mengelola perbatasan, kini juga ditugasi memperhatikan daerah terpencil.

Di Miangas, dua tugas itu terlihat di satu pulau. Batas negara sudah ditandai dengan titik yang koordinatnya pasti. Kebutuhan warganya baru tercatat; urutan dan pelaksananya sedang disusun.

Titik itu sendiri punya riwayat. Pada 1928, Miangas, yang dalam berkas perkara disebut Palmas, menjadi sengketa antara Belanda dan Amerika Serikat di Mahkamah Arbitrase Permanen.

Arbiter tunggal Max Huber memenangkan Belanda bukan karena siapa yang lebih dulu menemukan pulau itu, melainkan karena siapa yang menyelenggarakan kewenangan negara di sana secara terus-menerus dan damai.

Kini, batas laut dengan Filipina telah disepakati pada 2014 dan disahkan Indonesia melalui undang-undang pada 2017. Pelajaran dari 1928 tetap berlaku dalam bentuk yang lebih sehari-hari.

Dua tugas di satu pulau itu juga dua butir Asta Cita. Asta Cita kedua berisi pemantapan pertahanan dan keamanan serta kemandirian bangsa, termasuk di bidang pangan, energi, dan air. Asta Cita keenam menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan dan pemberantasan kemiskinan.

Di pulau seperti Miangas, keduanya tidak berjalan sendiri-sendiri. Sumur bor adalah urusan kesejahteraan, sekaligus urusan kemampuan sebuah wilayah bertahan.

Pertanyaannya kemudian: dengan ukuran apa negara memilih wilayah yang didahulukan?

BNPP tidak memulai dari nol. Untuk 2025–2029, badan ini bekerja dengan 299 kecamatan prioritas, terdiri atas 204 kecamatan perbatasan dan 95 kecamatan dalam delineasi pusat kegiatan strategis nasional. Ukuran perkembangannya mencakup pendidikan, kesehatan, pasar, air minum, dan sanitasi. Kesejahteraan sudah lama menjadi bagian pengelolaan perbatasan.

Namun, satuannya kecamatan, sedangkan Asta Cita keenam berbicara tentang desa. BNPP mengenali selisih itu pada September 2024. Dalam satu kecamatan perbatasan bisa ada desa yang jalannya baik dan desa yang airnya harus dijemput dengan perahu. Data kecamatan cukup untuk menentukan arah, tetapi untuk memilih antara sumur bor dan dermaga, yang diperlukan data desa.

Karena itu, salah satu pekerjaan awal BNPPDT adalah menentukan ukuran. Pada 26 Oktober, BNPPDT bersama Kantor Staf Presiden membahas pemetaan dan kriteria daerah terpencil sebagai dasar rencana induk dan rencana aksi. Kriteria itulah yang kelak menentukan kebutuhan siapa yang masuk ke perencanaan.

Terpencil dan tertinggal

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.