Jakarta (ANTARA) - Para pemimpin ASEAN membuka peluang pemulihan keterwakilan politik penuh Myanmar di forum kawasan tersebut secara bertahap, dengan syarat Myanmar mampu menunjukkan kemajuan konkret dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Konsensus Lima Poin (5PC).

Dalam deklarasi bersama, yang diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, para pemimpin ASEAN menyepakati pendekatan keterlibatan secara terukur dengan Myanmar melalui tahapan yang didasarkan pada kemajuan serta mempertimbangkan perkembangan di lapangan.

"Dengan mempertimbangkan kemajuan yang berkelanjutan dan konkret dalam pelaksanaan 5PC oleh Myanmar, ASEAN dapat mempertimbangkan pemulihan secara bertahap atas keterwakilan politik penuh Myanmar," menurut deklarasi yang dikutip dari laman Keketuaan ASEAN Filipina 2026 di Jakarta, Senin.

Baca juga: ASEAN putuskan belum cabut larangan pemimpin Myanmar hadiri KTT

Meskipun membuka peluang pemulihan, para pemimpin ASEAN menegaskan tetap mempertahankan keputusan kolektif mengenai keterwakilan Myanmar dalam kapasitas non-politik pada KTT ASEAN dan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sampai ada kemajuan berarti dalam pelaksanaan 5PC.

Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan yang ditetapkan dalam KTT ASEAN yang ke-40 hingga ke-48, terkecuali saat KTT ke-42 ASEAN.

Namun demikian, partisipasi Myanmar dalam pertemuan badan atau mekanisme sektoral ASEAN lainnya di tingkat menteri tetap tidak dibatasi pada semua tingkatan.

Para pemimpin ASEAN juga menegaskan kembali 5PC sebagai acuan utama dalam menangani krisis politik Myanmar dan mendesak pelaksanaannya secara penuh untuk membantu rakyat negara itu mencapai penyelesaian damai yang inklusif dan berkelanjutan, yang dimiliki dan dipimpin oleh Myanmar.

Baca juga: ASEAN belum putuskan kembalinya Myanmar ke forum politik blok regional

Pemimpin negara anggota ASEAN turut mendesak seluruh pihak dan pemangku kepentingan di Myanmar, khususnya angkatan bersenjata, pasukan keamanan, dan kelompok bersenjata, untuk meredakan kekerasan serta menghentikan serangan yang menyasar warga sipil dan infrastruktur sipil.

ASEAN juga menyerukan penghentian kekerasan dan menekankan pentingnya gencatan senjata nasional secara berkelanjutan guna menciptakan lingkungan aman dan kondusif bagi penyaluran bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang memerlukan serta penyelenggaraan dialog nasional yang inklusif.

Para pemimpin ASEAN juga meminta Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk melanjutkan keterlibatan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di Myanmar guna membangun kepercayaan menuju dialog nasional yang inklusif dan penyelesaian damai berkelanjutan.

Baca juga: ASEAN diperkirakan akan tunda izin pejabat Myanmar hadir dalam KTT

ASEAN juga mendorong koordinasi erat antara Utusan Khusus Ketua ASEAN dan Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar, serta meminta para menteri luar negeri terus memantau perkembangan pelaksanaan keputusan tersebut dan melaporkannya pada KTT ASEAN berikutnya.

Myanmar dilanda krisis politik dan konflik bersenjata sejak militer mengambil alih kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021, yang menggulingkan pemerintahan sipil terpilih.

ASEAN kemudian menyepakati 5PC pada April 2021 sebagai kerangka untuk membantu mengakhiri krisis Myanmar.

Baca juga: Menlu ASEAN bahas pelaksanaan konsensus 5 poin di Myanmar, kabut asap

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Kuntum Khaira Riswan

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira