Apa yang kita tagih dari pengganti Gibran?

Kita boleh berharap Presiden memperoleh pendamping yang dipercaya. Tetapi kepercayaan publik harus dibangun melalui pekerjaan yang dapat diperiksa

Jakarta (ANTARA) - Bursa pengganti Gibran Rakabuming Raka mudah berubah menjadi pertandingan menebak nama. Kedekatan dengan Presiden ditimbang, kekuatan partai dihitung, popularitas dibandingkan. Namun, sebelum mengetahui siapa yang akan menduduki kursi wakil presiden, kita semestinya menjawab pertanyaan yang lebih berguna: pekerjaan apa yang akan kita tagih darinya?

Petunjuknya tersedia dalam penjelasan Presiden Prabowo Subianto ketika menerima pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026. Presiden menyatakan bahwa dirinya berkonsentrasi pada kebijakan nasional dan persoalan internasional, sementara Gibran ditugaskan turun ke daerah untuk memeriksa pelaksanaan program pemerintah. Presiden juga menilai Gibran telah menjalankan tugas tersebut dengan baik.

Pembagian kerja itu memperlihatkan kebutuhan yang tetap ada meskipun pejabatnya berganti: menghubungkan keputusan di pusat dengan kenyataan di lapangan. Nilai pemeriksaan lapangan terletak pada tindak lanjutnya. Masalah apa yang ditemukan? Siapa yang menyelesaikan? Keputusan apa yang diperbaiki?

Pengunduran diri ini tidak membuktikan adanya kegagalan pelaporan. Namun, pergantian pendamping Presiden membuka kesempatan memperjelas hubungan antara pemeriksaan lapangan, koordinasi, dan koreksi kebijakan. Pembicaraan tentang penggantinya akan lebih bermutu apabila mencakup pekerjaan tersebut, bukan berhenti pada kemungkinan seseorang memperoleh jabatan. Itulah yang layak kita tagih.

Program pemerintah dapat terlihat berhasil melalui satu ukuran dan bermasalah melalui ukuran lain. Anggaran mungkin terserap ketika mutu layanan belum memenuhi standar. Bantuan dapat tersalurkan tanpa seluruh penerimanya tepat sasaran. Bangunan bisa selesai sebelum tenaga untuk menjalankannya tersedia. Semua kemungkinan itu memerlukan pemeriksaan. Angka pencapaian merupakan awal pertanyaan, bukan akhir penilaian.

Persoalannya, laporan pelaksanaan, sekaligus menjadi bahan penilaian terhadap pihak yang menyusunnya. Pelaksana diminta menjelaskan keadaan dan, pada saat yang sama, mempertanggungjawabkan keberhasilannya sendiri. Keadaan ini menimbulkan risiko bias dalam pelaporan, sehingga penilaian pelaksana perlu dilengkapi pemeriksaan silang.

Kita tidak perlu menganggap seluruh birokrasi tidak jujur untuk memahami risiko tersebut. Seseorang dapat memilih menyampaikan bagian yang paling menguntungkan, menunda temuan yang belum mempunyai jawaban, atau memperhalus masalah agar tidak menimbulkan ketegangan. Informasi kehilangan ketajamannya sedikit demi sedikit, bahkan tanpa perintah untuk menyembunyikan sesuatu.

Elizabeth Wolfe Morrison dan Frances J. Milliken membahas mekanisme tersebut melalui konsep organizational silence. Dalam artikel teoretis di Academy of Management Review pada 2000, keduanya menjelaskan bagaimana kondisi organisasi dapat membentuk persepsi bersama bahwa berbicara merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Orang menahan informasi karena membaca risiko di lingkungan kerjanya.

Konsep itu membantu merumuskan pertanyaan pemeriksaan. Apakah pejabat memperoleh penghargaan karena menemukan masalah lebih awal, atau justru dianggap merusak penilaian atas program? Apakah laporan yang bertentangan diperiksa perbedaannya, atau diseragamkan sebelum mencapai pimpinan? Jawabannya tidak boleh ditebak. Sistem pengawasan harus mampu menemukannya.

Presiden berkepentingan menerima kabar buruk yang terverifikasi karena keputusan berikutnya bergantung pada pengetahuan tentang keputusan sebelumnya. Memperluas program yang belum siap dapat memperbesar kerugian. Mempertahankan prosedur yang keliru dapat memperpanjang kesulitan warga. Informasi yang datang tepat waktu memberi kesempatan untuk membatasi akibatnya.

Kabar buruk di sini berarti informasi tentang masalah yang memerlukan perhatian, bukan kegemaran mencari kesalahan. Mutunya ditentukan oleh bukti, konteks, tingkat urgensi, dan kejelasan akibat. Laporan yang menyebut hambatan tanpa menjelaskan sumber serta skalanya belum cukup menjadi dasar perubahan kebijakan.

Tentu, mengetahui masalah tidak otomatis menyediakan penyelesaian. Pemerintah mungkin menghadapi keterbatasan anggaran, pertentangan kewenangan, atau pilihan yang sama-sama mahal. Tetapi tanpa informasi yang memadai, pilihan dan biayanya tidak dapat ditimbang secara jujur.

Lalu, mengapa pekerjaan tersebut perlu mendapat tempat dalam mandat wakil presiden? Bukankah pemerintah mempunyai kementerian, pengawas internal, dan lembaga audit?

Justru karena penyelesaian persoalan dapat melintasi batas lembaga. Kebuntuan mungkin terjadi ketika kementerian menunggu tindakan daerah, sementara daerah menunggu keputusan pusat. Lembaga lain belum dapat bergerak sebelum persoalan anggaran diselesaikan. Dalam keadaan seperti itu, tambahan laporan tidak selalu menghasilkan tambahan tindakan.

Wakil presiden dapat membantu menyelesaikan kebuntuan tersebut apabila memperoleh mandat, akses informasi, dan kewenangan koordinasi yang jelas dari Presiden. Ini usulan pembagian kerja, bukan anggapan bahwa seluruh kewenangan operasional otomatis melekat pada jabatannya.

Peran itu perlu melengkapi pekerjaan kementerian dan lembaga pengawasan, dengan memusatkan perhatian pada persoalan strategis yang tidak selesai melalui mekanisme koordinasi biasa. Wapres tidak perlu membangun lapisan birokrasi baru yang justru memperpanjang perjalanan keputusan.

Ia juga tidak perlu membawa setiap masalah ke Istana. Sebagian besar urusan harus selesai pada tingkat pelaksana. Perhatian Presiden diperlukan untuk risiko strategis, kegagalan berulang, dan perselisihan lintas lembaga yang tidak terselesaikan. Pendampingnya harus mampu membedakan ketiganya dari gangguan rutin.

Karena itu, keberanian saja tidak cukup. Pengganti Gibran perlu mampu membaca bukti, mempertanyakan indikator, dan membedakan kelemahan rancangan dari kesalahan pelaksanaan. Keberanian yang tidak disertai ketelitian menilai bukti juga dapat menyesatkan keputusan. Sebaliknya, kemampuan tanpa ruang berbicara akan kehilangan kegunaan.

Penelitian Amy Edmondson terhadap 51 tim kerja di sebuah perusahaan manufaktur, diterbitkan dalam Administrative Science Quarterly pada 1999, menemukan hubungan antara rasa aman mengambil risiko interpersonal dan perilaku belajar dalam tim. Temuan tersebut tidak membuktikan keadaan pemerintahan Indonesia, tetapi membantu menjelaskan pentingnya lingkungan yang memungkinkan orang mengakui kesalahan dan mengajukan pertanyaan.

Di sinilah tanggung jawab Presiden perlu ditegaskan. Pemimpin ikut membentuk mutu informasi yang diterimanya melalui cara bertanya, menanggapi keberatan, serta memberikan penghargaan dan sanksi. Jika penyampaian masalah merugikan karier, seruan untuk terbuka akan kalah oleh pengalaman sehari-hari.

Keterusterangan tetap memerlukan disiplin. Tuduhan harus dibuktikan, data harus diperiksa, dan kelalaian harus dipertanggungjawabkan. Perlindungan diberikan kepada penyampaian temuan yang jujur, bukan kepada pekerjaan yang ceroboh. Mengakui kesalahan tidak menghapus tanggung jawab untuk memperbaikinya.

Kekompakan pemerintahan pun tetap diperlukan. Perbedaan penilaian tidak harus berubah menjadi pertengkaran terbuka. Namun, kesepakatan akan lebih bermutu apabila dicapai setelah bukti diperiksa dan keberatan memperoleh jawaban. Menyelesaikan perbedaan membutuhkan proses yang lebih serius daripada menghilangkannya dari laporan.

Publik dapat menagih hasil konkret dari pembagian kerja tersebut. Persoalan lintas lembaga mempunyai penanggung jawab. Temuan mempunyai tenggat penyelesaian. Koreksi kebijakan dijelaskan. Pengaduan tidak dianggap selesai hanya karena sudah dijawab.

Ukuran keberhasilannya juga perlu mengikuti hasil pekerjaan. Banyaknya rapat menunjukkan aktivitas koordinasi, tetapi belum menjelaskan berapa kebuntuan yang terurai. Jumlah kunjungan menunjukkan jangkauan pemeriksaan, tetapi perlu dilengkapi informasi tentang masalah yang ditemukan dan tindak lanjutnya. Warga membutuhkan perbaikan yang dapat dirasakan.

Laporan internal perlu diuji terhadap sumber di luar rantai pelaksanaan, termasuk pemeriksaan independen, pemberitaan terverifikasi, dan pengalaman warga. Perbedaan antarsumber merupakan alasan untuk menyelidiki lebih jauh. Kredibilitas ditentukan oleh bukti, bukan kedekatan sumber dengan kekuasaan.

Pers pun wajib menjaga disiplin yang sama. Pengaduan belum otomatis menjadi fakta, sebagaimana penjelasan resmi belum otomatis menutup pemeriksaan. Peliputan yang teliti membantu pemerintah dan masyarakat membedakan masalah nyata, kesalahan pemahaman, dan tuduhan yang tidak berdasar.

Pembahasan pengganti Gibran akan lebih bermutu jika menguji rekam jejak semacam itu. Pernahkah seorang calon mengoreksi keputusannya? Bagaimana ia menangani temuan yang merugikan citranya? Apakah masalah selesai setelah ia turun tangan, atau sekadar berpindah meja?

Jawaban atas pertanyaan tersebut membutuhkan pemeriksaan rekam kerja. Popularitas dan dukungan politik penting dalam proses pemilihan, tetapi keduanya tidak menjelaskan kemampuan seseorang menghubungkan temuan, keputusan, dan pelaksanaan.

Baca juga: MPR gelar rapat gabungan menindaklanjuti kekosongan jabatan Wapres

Kita boleh berharap Presiden memperoleh pendamping yang dipercaya. Tetapi kepercayaan publik harus dibangun melalui pekerjaan yang dapat diperiksa.

Baca juga: AHY: Partai Demokrat tidak ajukan nama untuk isi kursi wapres

Hal yang akan kita tagih dari pengganti Gibran ialah kemampuan mengubah temuan menjadi tindakan. Hal yang akan kita tagih dari Presiden ialah kesediaan membiarkan bukti mengubah keputusan.

Baca juga: PDIP: Wapres baru yang ideal harus miliki ikatan penuh dengan Presiden

*) Wicaksono, jurnalis dan anggota Dewan Pengawas LKBN ANTARA

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.