Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyoroti terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 bulan Februari yang bertolak belakang dengan Keputusan Presiden bulan Mei, sehingga perlu dianalisis mendalam.
Rieke menyebut Kepmen ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tersebut diterbitkan bulan Februari mengenai pembukaan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di kawasan Perairan Taman Nasional Ujung Kulon.
“Padahal itu WUP Februari 2026, di bulan Mei 2026 itu Pak Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan terkait penetapan secara serius konservasi terhadap Taman Nasional Ujung Kulon ini,” kata Rieke di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, ia menilai kebijakan tersebut perlu dianalisis lebih dalam bersama Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) karena dinilai bertolak belakang dengan keputusan Presiden tersebut.
“Persoalan ada keputusan Menteri ESDM yang sedang kami analisis bersama juga dengan dibantu Kementerian HAM, bagaimana keluar Kepmen yang membuka WUP untuk perairan di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujarnya.
Rieke juga menyoroti pentingnya perlindungan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang ada di Taman Nasional Ujung Kulon, yang populasinya mulai berkurang, dan berstatus sebagai satwa langka.
Ia mengapresiasi sikap tegas Menteri HAM Natalius Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII pada Selasa (17/11), yang memandang perlindungan badak Jawa dari perspektif kemanusiaan dan hak makhluk hidup.
Menurutnya, spesies yang populasinya diperkirakan tersisa sekitar 50 hingga 100 ekor di dunia itu wajib dibela oleh manusia.
“Beliau (Menteri HAM) mengatakan bahwa badak tidak bisa membela dirinya. Maka kita manusia yang harus membela hewan-hewan yang sebetulnya harus di dalam perlindungan,” ujar Rieke.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa isu pemindahan (relokasi) badak Jawa dari Ujung Kulon ke habitat alternatif bukanlah keputusan resmi pemerintah Presiden Prabowo Subianto melainkan masih sebatas wacana.
“Yang jelas soal keputusan untuk pemindahan badak ini bukan keputusan resmi pemerintah, bukan keputusan resmi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ini baru pada tahap wacana,” kata Pigai di Jakarta.
Pigai menilai pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat, akademisi, politisi maupun penggiat lingkungan hidup merupakan hal yang wajar yang justru dapat memperkaya sudut pandang untuk menemukan solusi konservasi terbaik.
Hingga saat ini, ia memastikan seluruh populasi Badak Jawa tetap hidup dan berkembang biak di habitat aslinya di Ujung Kulon.
Ia pun mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk mencontoh keberhasilan konservasi gorila gunung di Rwanda yang mempertahankan satwa langka di habitat asalnya tanpa relokasi.
Menurutnya, pelestarian di Taman Nasional Ujung Kulon tidak hanya menyangkut satwa, tetapi juga menjaga ekosistem, budaya, serta nilai filosofis masyarakat Banten.
Baca juga: Pigai tegaskan relokasi Badak Jawa Ujung Kulon masih sebatas wacana
Baca juga: Pakar IPB tekankan kesesuaian habitat dalam pemindahan badak jawa
Baca juga: Kemenhut laporkan temuan induk dan anak badak jawa di TN Ujung Kulon
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Laily Rahmawaty
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira