Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Ashari Tambunan meminta pemerintah memastikan peringatan dini terkait bencana dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
"Peringatan dini tidak cukup hanya mengandalkan teknologi, pemerintah harus memastikan informasi menjangkau masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan. Jalur komunikasi, mekanisme evakuasi, lokasi pengungsian, serta petugas lapangan juga harus dipersiapkan," ujar Ashari dikutip di Jakarta, Kamis.
Informasi potensi bencana, ujar dia, harus disampaikan secara cepat, akurat, dan mudah dipahami, terutama kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Ashari mengingatkan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya berfokus pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi harus mengutamakan pencegahan dan perlindungan keselamatan masyarakat.
Menurut dia, tingginya risiko bencana di Indonesia membutuhkan sistem penanggulangan yang terencana dan terintegrasi. Oleh karena itu, Ashari menilai BNPB bersama pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait harus mengoptimalkan pemetaan risiko, edukasi masyarakat, penguatan infrastruktur, hingga kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Baca juga: MPBI perkuat keterlibatan disabilitas dalam penanggulangan bencana
"Keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan bencana. Negara harus hadir sebelum bencana terjadi, saat bencana berlangsung, hingga masyarakat memasuki masa pemulihan," kata dia.
Berikutnya, Ashari meminta kesiapan anggaran dan logistik bencana diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Mekanisme pencairan anggaran darurat, ujarnya, harus cepat dan akuntabel. Kemudian, ketersediaan makanan, air bersih, obat-obatan, layanan kesehatan, dan sarana evakuasi perlu dipastikan sejak awal.
Dia juga mengingatkan mengenai pentingnya perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, perempuan, dan penyandang disabilitas, baik selama proses evakuasi maupun di tempat pengungsian. Fasilitas pengungsian, menurut dia, harus memenuhi standar kelayakan, sanitasi, keamanan, serta kebutuhan dasar masyarakat.
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyampaikan bahwa jejaring komunikasi seperti grup percakapan daring dan radio Handheld Transceiver (HT) yang dikelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) hingga aparat kecamatan dan desa menjadi mekanisme efektif dalam penyampaian informasi peringatan dini bahaya bencana, seperti bencana hidrometeorologi.
Baca juga: RI-Australia perkuat kerja sama penanggulangan bencana
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Source: ANTARA · Tri Meilani Ameliya
At a glance
- Topic
- World
- Country
- 🇮🇩 ID
- Publisher language
- ID
- Added to Allnira