Anggota DPR minta pelibatan masyarakat awasi pelaksanaan TKA

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dalam pengawasan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk memperkuat pencegahan kecurangan.

“Pelibatan masyarakat pada pelaksanaan TKA tahun ini kami anggap masih kurang, begitu juga informasi yang disampaikan," kata Ferdiansyah dikutip di Jakarta, Senin.

Menurut dia, pelibatan berbagai unsur di daerah pun bernilai penting karena pengawasan pelaksanaan TKA tidak cukup hanya dilakukan oleh penyelenggara, terutama setelah ditemukan dugaan pelanggaran di sejumlah satuan pendidikan.

Ferdiansyah menilai pengawasan bersama tersebut diperlukan untuk memastikan hasil TKA benar-benar menggambarkan kemampuan peserta didik. Menurut dia, TKA seharusnya menjadi instrumen untuk mengetahui dan memetakan capaian pembelajaran, bukan sekadar sarana memperoleh nilai tinggi.

Kemudian, dia mengingatkan bahwa praktik kecurangan justru dapat merugikan siswa dan sekolah dalam jangka panjang karena hasil asesmen yang tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya berpotensi memengaruhi pemetaan kualitas pendidikan.

Baca juga: Ombudsman buka posko pengaduan penyelenggaraan TKA 2026

“Apabila terjadi kecurangan, yang dirugikan adalah siswa dan sekolah itu sendiri. Mungkin saat ini mereka merasa diuntungkan, tetapi saya yakin dua atau tiga tahun yang akan datang mereka akan merasa dirugikan,” kata dia.

Ia lalu menilai penyelenggaraan TKA dari tahun ke tahun telah mengalami perbaikan, baik dari sisi persiapan, pelaksanaan, maupun pengawasan. Namun, ujar dia melanjutkan, dugaan pelanggaran yang masih ditemukan perlu menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan asesmen semakin berintegritas.

Sebelumnya, Kemendikdasmen mencatat ditemukan 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan TKA jenjang pendidikan SMA/SMK/sederajat gelombang pertama dan kedua, dengan 14 kasus di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran berat.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen Toni Toharudin mengatakan ratusan temuan tersebut berasal dari dua gelombang pelaksanaan TKA, yakni 308 dugaan pelanggaran pada gelombang pertama dan 69 dugaan pelanggaran pada gelombang kedua.

“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni.

Dari keseluruhan temuan, pihaknya mencatat sebanyak 14 kasus dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan saat ini tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen.

Baca juga: Kemendikdasmen temukan dugaan 377 pelanggaran selama TKA SMA/SMK

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.