Anggota DPR ingatkan pemberantasan narkoba harus dari hulu ke hilir

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Al-Habsyi mengingatkan pemberantasan narkotika harus dilakukan dari hulu hingga hilir karena kejahatan itu tergolong luar biasa.

Habib dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan penanganan narkotika tidak cukup hanya menyasar di sisi hulu, tetapi juga harus membongkar jaringan pemasok dan distribusi yang berada di balik peredaran zat terlarang.

"Kejahatan narkotika tidak pernah diam. Ia belajar, ia menyamar, ia berpindah wadah," ujarnya.

Ia mengungkapkan penyalahgunaan narkotika dapat memanfaatkan berbagai media untuk mengedarkan zat terlarang.

Menurut dia, rokok elektronik atau vape bukan satu-satunya media yang dapat digunakan oleh jaringan narkotika. Alasannya, konsumsi narkotika bisa menggunakan wadah atau modus berbeda dan vape hanya salah satu produk yang disalahgunakan.

Habib mencontohkan pada 6 Januari 2026, BNN bersama Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Imigrasi mengungkap jaringan internasional yang menyamarkan narkotika dalam kemasan minuman energi.

Baca juga: Kapolri tegaskan komitmen berantas narkoba berhasil ungkap 10,5 ton

Penemuan kandungan narkotika dalam cairan vape maupun minuman energi memperlihatkan bahwa kasus penyalahgunaan vape merupakan bagian dari kejahatan narkotika yang terorganisir, mulai dari produksi, pengemasan, penyelundupan hingga distribusi.

Oleh karena itu, Habib menilai pemberantasan narkotika harus dilakukan dari hulu hingga hilir. Penanganan tidak cukup hanya menyasar di sisi hulu, tetapi juga harus membongkar jaringan pemasok dan distribusi yang berada di balik peredaran zat terlarang.

Dia menyoroti penguatan koordinasi antarlembaga diperlukan mengingat peredaran narkotika melalui berbagai media dapat melibatkan banyak jalur, seperti bandara, pelabuhan, gudang, toko, platform daring, hingga pabrik rumahan.

Dalam hal ini, BNN, Polri, Bea Cukai, Imigrasi, BPOM, Kementerian Kesehatan serta lembaga penegak hukum lainnya perlu memperkuat pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.

Habib juga mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara tepat sasaran dan proporsional. Menurut dia, keberhasilan kebijakan tidak semata-mata diukur dengan penetapan larangan, melainkan dari efektivitas negara dalam melindungi masyarakat dan memberantas jaringan narkotika.

Baca juga: Indonesia perkuat kerja sama dengan Thailand bidik jaringan narkotika

"Ukuran keberhasilan kebijakan bukan seberapa besar atau berapa keras larangan dibuat. Ukurannya adalah seberapa efektif negara melindungi masyarakat dari narkotika, menjamin kepastian hukum, dan menghadirkan kemaslahatan yang nyata," ucapnya.

Sementara, Sekretaris Utama BNN Inspektur Jenderal Polisi Asep Saepudin menyampaikan pengawasan dan penanganan penyalahgunaan vape tidak boleh berhenti pada produk yang ditemukan mengandung zat terlarang.

Aparat perlu menelusuri rantai peredaran secara menyeluruh mulai dari sumber pasokan, pola distribusi, pihak yang memperoleh keuntungan, hingga jaringan yang mengorganisasi peredarannya agar dapat memberantas narkotika dari hulu hingga hilir.

Di sisi lain, edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, juga perlu diperkuat melalui lingkungan keluarga, pendidikan, dan komunitas pengguna vape.

Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan sebelum muncul korban akibat penyalahgunaan produk tersebut.

Baca juga: BNN: Pencegahan narkotika dilaksanakan terpadu dan berkelanjutan

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Imam Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.