Anggota DPR gulirkan HMP, ini tahapan jika Gibran dimakzulkan

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi menandatangani usul Hak Menyatakan Pendapat (HMP) atas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam rapat pimpinan DPR RI bersama perwakilan lintas fraksi partai politik di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, pengusul HMP menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden sehingga langkah pemakzulan perlu ditempuh.

Penilaian itu berangkat dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung ihwal pendidikan Gibran.

Dalam putusannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau sederajat.

Sementara itu, MA menyatakan surat keterangan pendidikan SMA Gibran yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024 tidak sah.

Lantas, jika Gibran dimakzulkan, apa saja tahapannya? Berikut ANTARA rangkum ulasannya.

HMP ditindaklanjuti

Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa HMP merupakan hak DPR untuk menyatakan pendapat atas dugaan presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat.

Jika usul HMP diterima dalam rapat paripurna yang dihadiri 2/3 dari jumlah anggota DPR, parlemen selanjutnya membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua unsur fraksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 212 ayat (2) UU MD3.

Pansus tersebut bekerja paling lama 60 hari sejak pembentukan. Laporan pelaksanaan tugas pansus disampaikan dalam rapat paripurna. Setelah itu, rapat paripurna mengambil keputusan terhadap laporan pansus (Pasal 213 UU MD3).

Dibawa ke MK

Jika rapat paripurna memutuskan menerima laporan pansus yang menyatakan wakil presiden melakukan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi syarat, DPR menyampaikan keputusan tentang HMP ke MK (Pasal 214 ayat (2) UU MD3).

Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Akan tetapi, apabila MK memutuskan pendapat DPR tidak terbukti, usul pemberhentian wakil presiden tidak dapat dilanjutkan (Pasal 215 UU MD3).

Berlanjut di MPR

Ditegaskan dalam Pasal 36 UU MD3, MPR hanya dapat memberhentikan wakil presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberhentian dimaksud diusulkan oleh DPR.

Sementara itu, Pasal 37 ayat (1) UU MD3 mengatur bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian wakil presiden paling lambat 30 hari.

Dalam sidang paripurna tersebut, pimpinan MPR mengundang wakil presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya. Apabila wakil presiden tidak hadir, MPR tetap mengambil keputusan.

Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian wakil presiden diambil dalam sidang paripurna MPR yang dihadiri minimal 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir (Pasal 38 UU MD3).

Jika MPR memutuskan untuk memberhentikan, wakil presiden secara otomatis berhenti dari jabatannya. Sebaliknya, jika MPR tidak memberhentikan, wakil presiden lanjut melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai akhir masa jabatan.

Baca juga: Sebanyak 120 anggota DPR resmi ajukan HMP untuk pemakzulan Gibran

Baca juga: Semua fraksi parpol di DPR resmi ajukan HMP untuk pemakzulan Gibran

Baca juga: DPR: HMP untuk pemakzulan Gibran dibawa ke rapat paripurna besok

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.