Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendorong pembenahan tata kelola data negara melalui Satu Data Indonesia sebagai upaya mempersiapkan Indonesia menghadapi peningkatan jumlah penduduk lanjut usia (lansia) atau aging population.

Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk berusia 60 tahun ke atas mencapai 26,78 juta jiwa atau 9,93 persen dari total penduduk. Angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga melampaui 20 persen pada 2050.

Rieke dalam forum tinjauan kebijakan hak asasi bagi lansia di Komnas HAM, Jakarta, Selasa, menilai pemerintah perlu mengintegrasikan data spasial dan numerik, termasuk melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan, agar negara dapat mengetahui secara akurat persebaran dan kondisi warga lansia.

"Negara tidak cukup mengetahui jumlah lansia dengan data statistiknya, dengan data proyeksinya. Negara harus mengetahui siapa yang belum memiliki jaminan hari tua, siapa yang membutuhkan perawatan, siapa yang mengalami kekerasan atau belum memperoleh keadilan," ujar Rieke.

Baca juga: Komisi XIII DPR dorong kajian HAM lansia masuk revisi UU HAM

Ia menjelaskan pendataan berbasis partisipasi warga hingga tingkat desa dan kelurahan perlu diimbangi dengan perlindungan data pribadi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga harus tetap menjaga independensi Komnas HAM sebagai lembaga pengawas.

Menurut Rieke, pemenuhan hak lansia merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H, Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 34 UUD 1945, bukan sekadar pelaksanaan program bantuan sosial (charity).

Sebagai referensi penguatan sistem, Rieke menyoroti Singapura melalui program Age Well SG dan CareShield Life yang menghubungkan layanan perawatan di rumah dengan pembiayaan bagi penyandang disabilitas berat.

Ia juga mencontohkan kebijakan perluasan kesempatan kerja kembali di Singapura hingga usia 69 tahun yang mulai berlaku pada Juli 2026. Sementara itu, Malaysia memperkuat jaring pengaman berbasis komunitas melalui pusat aktivitas serta pemberian bantuan bulanan bagi warga emas atau lansia.

Baca juga: Mendukbangga: Bonus demografi perlu diimbangi investasi pada SDM

Lebih lanjut, Rieke mendorong pemerintah membangun sistem perawatan jangka panjang berbasis komunitas hingga tingkat kelurahan. Sistem tersebut diperlukan agar tanggung jawab perawatan lansia tidak hanya bertumpu pada keluarga, terutama perempuan.

Selain itu, ia menekankan pentingnya memperluas jaminan hari tua bagi pekerja sektor informal, seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja rumah tangga.

Dengan demikian, kelompok tersebut tidak terpaksa terus bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup ketika memasuki usia senja.

"Menua adalah takdir manusia, tapi kehilangan hak jelas bukan takdir. Memastikan martabat manusia tetap utuh hingga akhir kehidupan adalah tanggung jawab republik," ujar dia.

Baca juga: Anggota DPR ajak pemerintah pusat-daerah beri perhatian pada lansia

Baca juga: Bamsoet: UU Kesejahteraan Lansia perlu direvisi karena zaman berubah

Baca juga: DPR akan rombak total UU Kesejahteraan Lansia

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: La Ode Masrafi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Devi Nindy Sari Ramadhan

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira