AMHTN-SI: Aparat harus buktikan hubungan pidana sebelum rampas aset

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) meminta kepada Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset mengatur supaya aparat penegak hukum mampu membuktikannya terlebih dahulu hubungan antara aset yang dimiliki dengan tindak pidana, sebelum melakukan perampasan aset.

Ketua Umum AMHTN-SI Tri Rahmadona mengatakan hak milik merupakan hak yang dilindungi konstitusi. Oleh karena itu, perampasan aset tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan, asumsi, ketidakmampuan seseorang menjelaskan kekayaannya, atau penilaian sepihak aparat.

"Negara harus mampu menunjukkan hubungan yang cukup dan dapat diuji antara aset yang dimiliki objek perampasan dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan," kata Tri saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (9/11).

Sementara itu, Pengurus AMHTN-SI Ridwan mendukung terhadap pembentukan RUU Perampasan Aset sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana dan memulihkan aset yang berasal dari kejahatan.

Namun, menurut dia, AMHTN-SI mengingatkan dalam negara hukum, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan kewenangan negara tanpa batas.

Ridwan mengatakan pemberantasan korupsi harus dapat diperkuat, tetapi hak konstitusional warga negara juga wajib dilindungi. Pemulihan aset harus dioptimalkan, tetapi prosesnya tidak boleh mengabaikan kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan prinsip peradilan yang independen.

Oleh karena itu, dia mendorong Komisi III DPR RI bersama pemerintah untuk memastikan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya menjadi instrumen penindakan, tetapi juga menjadi instrumen konstitusional yang menjamin pembatasan kekuasaan dan akuntabilitas penyelenggara negara.

"Pertanyaan mendasar dalam pembentukan undang-undang ini bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga bagaimana negara memastikan bahwa kewenangan untuk merampas aset tidak berubah menjadi kewenangan yang dapat merampas hak warga negara secara sewenang-wenang," kata Ridwan.

Baca juga: Komisi III siap lembur bahas RUU Perampasan Aset agar cepat disahkan

Baca juga: Panja sepakati perubahan judul RUU Perampasan Aset

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.