AllianzGI nilai fiskal RI terkendali di tengah tekanan harga minyak

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan manajemen investasi Allianz Global Investors (AllianzGI) Indonesia menilai kondisi fiskal nasional masih terkendali di tengah tingginya harga minyak dunia.

Presiden Direktur AllianzGI Indonesia Aliyahdin Saugi mengatakan pemerintah masih menjaga defisit anggaran di bawah tiga persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara perkembangan harga minyak dan nilai tukar rupiah perlu dicermati.

“Menurut kami masih dalam situasi yang terkendali saat ini,” katanya dalam diskusi media di Jakarta, Senin.

Aliyahdin menjelaskan kondisi fiskal Indonesia relatif stabil, tetapi pelaksanaan anggaran masih dipengaruhi realisasi penerimaan negara, kebutuhan subsidi energi, dan perkembangan biaya pembiayaan.

Menurut dia, kenaikan harga minyak dunia berpotensi menambah kebutuhan subsidi apabila harga pasar bergerak lebih tinggi daripada asumsi yang digunakan pemerintah dalam APBN.

Selain itu, pergerakan rupiah turut memengaruhi besarnya biaya energi dalam mata uang domestik. Kondisi tersebut, lanjut dia, perlu diperhitungkan agar pemerintah tetap memiliki keleluasaan dalam menjalankan kebijakan fiskal.

Ia juga mengingatkan bahwa penyesuaian kebijakan subsidi dapat memengaruhi inflasi sehingga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas harga dan masyarakat.

Dari sisi anggaran, Aliyahdin mencatat proyeksi defisit APBN 2026 sebesar 2,85 persen terhadap PDB, sedangkan defisit yang ditetapkan dalam APBN 2027 sebesar 2,4 persen.

“Jadi ada perbaikan dari sisi defisitnya,” ujarnya.

Dalam diskusi yang sama, Kepala Ekonom Global AllianzGI Christian Schulz menilai tingginya harga energi dan suku bunga global merupakan tantangan yang perlu diantisipasi Indonesia dalam menjaga kesinambungan fiskal.

Menurut Schulz, tingginya biaya impor energi dapat meningkatkan kebutuhan subsidi pemerintah, sementara kenaikan suku bunga Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan rupiah dan memperbesar biaya impor.

“Bagi Indonesia, kedua hal tersebut terjadi bersamaan. Harga energi yang tinggi berarti impor harus dilakukan dengan harga yang sangat mahal. Pemerintah harus memberikan subsidi, dan hal itu menciptakan tantangan fiskal,” ucapnya.

Schulz memperkirakan tekanan harga energi belum sepenuhnya mereda pada 2027, meskipun terdapat peluang penurunan harga minyak dunia apabila ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak kembali meningkat.

Dalam skenario utamanya, AllianzGI memperkirakan harga minyak dunia berada pada kisaran 70–90 dolar AS per barel pada 2027, atau setara sekitar Rp1,27 juta–Rp1,63 juta per barel.

Schulz menilai perkembangan harga energi dan suku bunga perlu direspons melalui penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan kondisi fiskal serta dampaknya terhadap perekonomian.

“Pandangan kami adalah harga energi akan tetap tinggi, dan itu berarti tantangan ini tidak akan segera hilang, tetapi harus direspons melalui kebijakan pemerintah Indonesia,” ujar dia.

Meski demikian, ia tetap optimistis terhadap prospek perekonomian Indonesia dalam jangka panjang dan menilai tantangan tersebut dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kebijakan ekonomi.

“Persoalan ini dapat diatasi. Bahkan, ini merupakan kesempatan untuk melakukan perubahan yang memberikan manfaat dalam jangka panjang,” ungkap Schulz.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi defisit APBN hingga 30 September 2026 tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen terhadap PDB, dengan pendapatan negara Rp2.341,5 triliun dan belanja Rp2.660,5 triliun.

Sementara itu, APBN 2027 yang disahkan pemerintah dan DPR menetapkan defisit sebesar Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap PDB, dengan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75 dolar AS per barel dan kurs Rp17.500 per dolar AS.

Pemerintah juga mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp261,5 triliun pada 2027, terdiri atas subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG tiga kilogram (kg) sebesar Rp131,39 triliun serta subsidi listrik Rp130,11 triliun.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada September 2026 mencapai 112,81 dolar AS per barel atau sekitar Rp2,05 juta, naik dari 89,43 dolar AS per barel atau sekitar Rp1,62 juta pada Agustus.

Meski demikian, pemerintah sebelumnya memastikan harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan hingga akhir 2026.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) juga telah membahas strategi fiskal untuk menjaga harga energi sekaligus memperbaiki ketepatan sasaran subsidi.

Dalam pembahasan APBN 2027, pemerintah dan DPR turut menyepakati pembenahan data penerima subsidi, termasuk penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), untuk meningkatkan efektivitas belanja dan perlindungan masyarakat.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 30 Oktober 2026 menegaskan APBN harus tetap fleksibel menghadapi perubahan situasi global, termasuk gejolak harga komoditas dan suku bunga, sekaligus menjaga kredibilitas fiskal.

Baca juga: Pemerintah pusat siapkan solusi bagi daerah yang kesulitan fiskal

Baca juga: Pragmatisme fiskal dalam menghadapi gejolak ekonomi global

Baca juga: Menkeu Suahasil: Defisit APBN "on track" 1,2 persen

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.