AKSI optimistis HMP terhadap Wapres Gibran berlanjut hingga sidang MPR

Jakarta (ANTARA) - Aliansi Kolektif Masyarakat Sipil (AKSI) optimistis proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di DPR RI berlanjut hingga pembahasan di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Hal tersebut menyusul dukungan yang disebut telah diperoleh dari seluruh delapan fraksi di parlemen.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti yang tergabung dalam afiliasi tersebut di Jakarta, Rabu mengatakan dukungan dengan perkiraan lebih dari 120 anggota DPR terhadap usulan HMP menjadi indikasi kuat bahwa proses tersebut memiliki peluang untuk berlanjut melalui mekanisme konstitusional.

"Kalau kita lihat sudah sampai 200 yang tanda tangan, kita optimis itu artinya lolos. Enggak ada lagi gunanya (mundur), karena ini sudah sampai ke tahap Paripurna," kata Ray dalam konferensi pers AKSI di Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).

Ia menjelaskan rapat paripurna membutuhkan kehadiran minimal tiga perempat dari jumlah anggota DPR agar dapat dinyatakan sah. Selanjutnya, keputusan mengenai HMP harus memenuhi persyaratan dukungan dua pertiga anggota yang hadir.

Ray menilai dukungan dari delapan fraksi, termasuk Partai Gerindra, menunjukkan adanya konsolidasi politik yang cukup kuat untuk melanjutkan proses tersebut.

Menurut Ray, setelah HMP bergulir, panitia khusus (pansus) akan menguji dua hal, yakni kebenaran amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan kesesuaian pelaksanaannya dengan bunyi putusan tersebut.

Ia memperkirakan lembaga terkait dapat dimintai keterangan oleh pansus, sebelum Gibran diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan.

Setelah tahapan tersebut, hasil pembahasan berpotensi diteruskan ke MPR untuk menentukan tindak lanjut sesuai mekanisme konstitusi, termasuk kemungkinan pemberhentian wakil presiden.

Ray juga menilai proses tersebut perlu diselesaikan secara efektif agar perhatian publik dapat kembali diarahkan pada persoalan pelayanan publik, pendidikan, dan kepentingan masyarakat lainnya.

"Justru karena itulah kita berharap ini disegerakan oleh DPR-MPR, meskipun misalnya nanti Pansus itu bisa bekerja 60 hari. Kita berharap sih dua minggu, tiga minggu bisa diselesaikan oleh mereka," kata dia.

Ia menegaskan gerakan AKSI tidak diarahkan untuk mendukung calon pengganti wakil presiden, melainkan memastikan pelaksanaan konstitusi berjalan sebagaimana mestinya.

"Jelas gerakan kita bukan gerakan dukung-mendukung, gerakan ini adalah untuk memastikan konstitusi dijalankan dengan sebaik-baiknya," ujar Ray.

Sebelumnya, pimpinan DPR telah menggelar rapat bersama perwakilan lintas fraksi partai politik untuk membahas usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam rapat tersebut, sedikitnya 120 anggota DPR menyampaikan usulan HMP yang diproyeksikan menjadi pintu masuk proses pemakzulan Gibran.

Para anggota DPR pengusul menilai Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen pendidikan SMA miliknya.

Sebanyak 120 anggota DPR yang mengusulkan HMP terdiri atas 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 28 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, satu anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Saan mengatakan usulan tersebut telah memenuhi persyaratan sehingga akan diteruskan ke rapat pimpinan DPR untuk dikaji lebih lanjut.

Selanjutnya, usulan HMP akan dibahas dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum dibawa ke rapat paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11).

Baca juga: Anggota DPR gulirkan HMP, ini tahapan jika Gibran dimakzulkan

Baca juga: Syahganda: Tidak ada lagi peluang Gibran di PTUN

Baca juga: Anggota DPD RI: Wapres Gibran hanya miliki dua pilihan

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.