Jakarta (ANTARA) - Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Agus Widjajanto menggagas pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di bawah Mahkamah Agung untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa pemilihan yang lebih terintegrasi, independen, dan memberikan kepastian hukum.

Agus mengatakan demokrasi tidak cukup hanya menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah secara langsung, tetapi juga harus didukung mekanisme peradilan yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak.

"Atas dasar itulah, pembentukan Badan Peradilan Khusus Pilkada menjadi sebuah urgensi dalam reformasi sistem peradilan di Indonesia," kata Agus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu

Gagasan tersebut tertuang dalam disertasi berjudul "Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Berbasis Kepastian Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan di Indonesia" yang berhasil dipertahankannya dalam Sidang Promosi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unpad di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/11).

Menurut dia, penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia masih menghadapi persoalan fragmentasi kewenangan antarlembaga. Sengketa proses ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sengketa administratif melalui peradilan tata usaha negara, sedangkan perselisihan hasil ditangani Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca juga: Khozin soroti disharmoni di balik wacana pilkada tanpa wakil

Sementara itu, penanganan tindak pidana pemilihan dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan peradilan umum, sedangkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.

Agus menilai pembagian kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan dalam penanganan perkara, terutama apabila satu peristiwa pemilihan mengandung dimensi administratif, pelanggaran proses, tindak pidana, hingga perselisihan hasil.

"Fragmentasi kewenangan menimbulkan risiko inkonsistensi penilaian, memperpanjang penyelesaian, dan menyulitkan para pihak memperoleh pemulihan yang utuh," ujarnya.

Sebagai solusi, Agus mengusulkan pembentukan Peradilan Ad Hoc Pilkada pada Pengadilan Tinggi di setiap provinsi dalam lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung.

Dalam konsep tersebut, Pengadilan Tinggi bertindak sebagai pemeriksa tingkat pertama atau judex facti yang memeriksa fakta, saksi, dokumen, dan alat bukti. Adapun Mahkamah Agung menjadi puncak upaya hukum melalui kasasi sebagai judex juris.

Menurut Agus, model tersebut diharapkan dapat mendekatkan proses peradilan dengan masyarakat dan sumber pembuktian di daerah, sekaligus mengurangi hambatan geografis, biaya, serta beban pemeriksaan perkara.

Baca juga: KPK periksa Plt Bupati Pemalang soal biaya kampanye Pilkada 2024

"Kecepatan penanganan perlu berjalan bersama kualitas pembuktian agar perlindungan hak tidak kehilangan maknanya," katanya.

Ia juga mengusulkan agar peradilan khusus tersebut didukung hakim dan panitera yang memiliki kompetensi di bidang hukum tata negara, kepemiluan, administrasi negara, serta pidana pemilihan.

Selain itu, diperlukan hukum acara khusus, jaminan independensi hakim, transparansi persidangan, dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pelaksanaan peradilan.

Agus menambahkan pembentukan badan peradilan khusus pilkada membutuhkan penguatan landasan konstitusional. Dalam disertasinya, ia mengusulkan perubahan terbatas terhadap Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 24C UUD 1945, disertai penyesuaian sejumlah undang-undang terkait kekuasaan kehakiman, pilkada, dan Mahkamah Agung.

Ia berharap gagasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang dalam memperkuat sistem penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia.

Agus mempertahankan disertasinya di hadapan tim penguji yang dipimpin Imam Mulyana, SH, MH, PhD dengan Ketua Promotor Prof Dr I Gede Pantja Astawa, SH, MH. Ia dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude.

Baca juga: Badan Pengkajian MPR dalami rekonstruksi desentralisasi dan pilkada

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Fianda Sjofjan Rassat

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira