Akademisi: Perampasan Aset momen pertemukan visi Presiden dan rakyat

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Wim Tohari Danealdi mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa menjadi momentum untuk mempertemukan visi Presiden dengan rakyat.

Menurut dia, RUU itu jadi kesempatan strategis untuk memperkuat kapasitas negara menghadapi kejahatan keuangan yang semakin transnasional, digital, dan kompleks. Karena itu, UU itu nantinya harus menjadi bagian dari strategi melindungi kedaulatan ekonomi, menjaga integritas sistem keuangan, memutus jaringan kekuatan ekonomi ilegal, serta memperkuat ketahanan nasional.

"Momentumnya ketemu, aspirasi masyarakat datang, visi Presiden ada. Undang-undang ini bisa menjadi jembatan artikulasi terhadap apa yang diharapkan oleh kedua level strategis ini, rakyat dan Presiden," kata Wim saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.

Dia pun berharap sekali undang-undang tersebut dibuat secara lebih otonom, secara berdaulat. Pasalnya, dia menilai bahwa Indonesia memiliki masalah dan urgensi sendiri. Menurut dia, Indonesia juga memiliki definisi korupsi tersendiri dan memiliki masalah yang perlu diselesaikan sendiri.

"Kalau Presiden bilang ada ribuan triliun kekayaan negara ini keluar, entah ke mana kita enggak tahu. Kita punya definisi sendiri," kata dia.

Menurut dia, acuan hukum dari internasional bisa dijadikan sebagai rujukan saja, tidak seluruhnya diadopsi, apalagi hanya menyalin saja. Indonesia, kata dia, memiliki landasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengatasi permasalahan yang ada.

"Saya berharap kita bisa membangun sebuah konstruksi undang-undang yang benar-benar orisinal buatan anak bangsa sendiri karena kita memiliki usaha masyarakat kita sendiri," kata dia.

Dari perspektif hubungan internasional dan geoekonomi, menurut dia, kemampuan memulihkan aset merupakan bagian dari daya negara untuk mengelola interdependensi global.

"Oleh sebab itu undang-undang ini harus kuat dalam hal norma, siap dalam pelaksanaan, dan kokoh dalam kapasitas koordinasi, integritas, serta paling penting adalah legitimasi," kata dia.

Baca juga: Masa sidang dibuka, DPR lanjut bahas RUU Perampasan Aset-Hak Cipta

Baca juga: Pakar: Pihak beriktikad baik perlu dirumuskan lagi di Perampasan Aset

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.