Jakarta (ANTARA) - Sejumlah akademisi menilai penguatan desentralisasi asimetris di Indonesia tidak memerlukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), melainkan cukup dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang dan regulasi turunannya.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Ahmad M. Ramli mengatakan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan ruang konstitusional yang memadai untuk mengakomodasi keberagaman karakteristik daerah di Indonesia.

"Menurut saya, Pasal 18 bersifat prinsipil dan membuka ruang yang luas. Tidak ditemukan keterbatasan fundamental untuk mendorong desentralisasi asimetris. Karena itu, pengaturan melalui Undang-Undang, desain kelembagaan, kebijakan pemerintah hingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi bagian dari desain tersebut," kata Ramli dalam keterangan diterima di Jakarta, Selasa.

Hal itu disampaikan dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) Kelompok III Badan Pengkajian MPR RI di Bandung, Jawa Barat, Senin (16/11).

Menurut dia, fleksibilitas pengaturan desentralisasi semakin relevan seiring perkembangan ekosistem digital yang memungkinkan masyarakat di berbagai daerah saling terhubung, sekaligus menghadirkan tantangan berupa pengaruh algoritma, pembentukan preferensi hingga polarisasi masyarakat.

Ia menekankan pentingnya pemerataan akses teknologi informasi hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar pelayanan publik dan komunikasi tetap berjalan, termasuk dalam keadaan darurat.

Selain itu, desain desentralisasi asimetris harus memperhitungkan kewenangan pemerintah pusat dalam melindungi kepentingan nasional, terutama ketika menghadapi ancaman global seperti bencana alam, perang, dan serangan siber.

"Desentralisasi harus tetap memberikan ruang bagi daerah untuk bertindak sesuai kebutuhannya, tetapi pemerintah pusat juga harus memiliki kewenangan untuk memastikan perlindungan kepentingan nasional," ujarnya.

Ramli mengusulkan sejumlah parameter dalam menentukan model desentralisasi asimetris, di antaranya justifikasi historis dan konstitusional, kebutuhan fungsional daerah, kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, literasi digital, kemampuan fiskal serta kewenangan pemerintah pusat.

Senada, Akademisi FISIP Universitas Padjadjaran Dede Sri Kartini menilai perubahan terhadap Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 belum menjadi kebutuhan mendesak karena berbagai persoalan desentralisasi lebih banyak berkaitan dengan implementasi dan pengaturan pada tingkat undang-undang.

Dede menyoroti tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang tidak hanya menyangkut besarnya anggaran pemilihan, tetapi juga praktik politik uang, pengaruh kekuatan modal serta perilaku pemilih.

"Persoalannya adalah bagaimana anggaran dapat diminimalkan, tetapi kedaulatan rakyat tidak terganggu. Ini merupakan pekerjaan besar yang harus kita pecahkan bersama," katanya.

Ia juga mengungkapkan hasil penelitiannya mengenai perilaku pemilih di Kabupaten Bandung yang menunjukkan kelompok pemilih tertutup mendominasi, yakni hampir 70 persen dari informan penelitian.

Menurut Dede, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam membangun demokrasi lokal yang berkualitas, terlebih perkembangan teknologi digital turut menghadirkan persoalan baru melalui penggunaan influencer dan buzzer dalam kampanye politik serta ketimpangan kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi.

Selain persoalan demokrasi lokal, Dede memaparkan sejumlah tantangan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh, Jakarta, Yogyakarta, dan Papua, antara lain ketergantungan fiskal, tumpang tindih kewenangan, transparansi penggunaan dana khusus, keterbatasan otonomi kabupaten/kota, hingga persoalan representasi masyarakat lokal.

Sementara itu, Akademisi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Petrus Polyando menilai desentralisasi asimetris merupakan jalan tengah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah keragaman karakteristik wilayah dan masyarakat.

Menurut Petrus, kebijakan desentralisasi tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap daerah memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, serta tingkat perkembangan yang berbeda.

"Kita harus mengevaluasi mulai dari genealogi kebijakannya. Ini adalah jalan tengah agar negara kita tetap utuh," ujarnya.

Ia menjelaskan Indonesia memiliki empat tingkat perkembangan peradaban yang hidup secara bersamaan, yakni primitif, tradisional, modern, dan maju. Kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan dan tantangan masyarakat di setiap daerah tidak dapat diselesaikan melalui satu pendekatan kebijakan yang sama.

Petrus juga menyoroti paradoks desentralisasi ketika pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, tetapi kebijakan sektoral masih kerap menarik kembali kewenangan tersebut ke pemerintah pusat.

Ia menawarkan dua landasan filosofis penerapan desentralisasi asimetris, yakni justifikasi negatif yang melihat risiko apabila seluruh daerah terus diperlakukan secara seragam, serta justifikasi positif yang menitikberatkan manfaat penerapan kebijakan berbeda sesuai karakteristik daerah.

"Terkait dasar penerapannya desentralisasi asimetris dapat dilihat melalui dua pendekatan, yakni de jure, berkaitan dengan pengakuan dan pengaturan secara konstitusional, dan de facto, didasarkan pada kenyataan adanya keunikan dan keragaman karakteristik daerah," katanya.

Baca juga: Badan Pengkajian MPR dalami rekonstruksi desentralisasi dan pilkada

Baca juga: BP MPR telaah desain dan penyelenggaraan pemda dalam kerangka UUD 1945

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Source: ANTARA · Fianda Sjofjan Rassat

At a glance

Topic
World
Country
🇮🇩 ID
Publisher language
ID
Added to Allnira