ABP: Dua tahun pemerintahan tunjukkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo (ABP) Michael Umbas menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan pola pertumbuhan yang awalnya belum sepenuhnya merata menuju ekonomi berbasis kerakyatan dan kemandirian nasional.

Dikatakan bahwa hal tersebut memperlihatkan adanya upaya koreksi dan penataan ulang arah kebijakan ekonomi nasional.

"Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, tetapi juga harus menghadirkan kesempatan yang setara bagi rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi," ujar Umbas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut Umbas, reformasi telah melembagakan demokrasi politik melalui kebebasan berserikat, menyampaikan pendapat, kemerdekaan pers, peradilan yang independen, serta pemilu berkala.

Namun, dia menekankan demokrasi politik perlu berjalan simultan dengan demokrasi ekonomi agar rakyat juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber ekonomi serta kekayaan negara.

Ia mengatakan agenda utama pemerintahan Prabowo berupa melembagakan demokrasi ekonomi dengan menjadikan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai landasan dalam kebijakan dan program pemerintah.

“Semangatnya jelas, ekonomi nasional harus dibangun sebagai usaha bersama dan manfaat pembangunan harus semakin dirasakan rakyat," katanya.

Karena itu, dirinya melihat dua tahun pemerintahan ini sebagai bagian dari proses menata kembali arah pembangunan agar lebih sesuai dengan amanat konstitusi.

Umbas menjelaskan koreksi pemerintah menyasar pola pertumbuhan ekonomi yang selama ini terlalu bergantung pada ekspor sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah, konsumsi barang impor, modal asing dan utang luar negeri.

Dia menilai arah baru yang didorong pemerintah saat ini, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan berdiri di atas kemandirian ekonomi nasional.

Ia berpendapat pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dilihat dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) lantaran yang lebih penting cara pertumbuhan tersebut menciptakan partisipasi rakyat, industrialisasi, produktivitas dan pemerataan.

"Karena itu, orientasi ekonomi kerakyatan menjadi penting,” ujar Umbas.

Dalam kerangka tersebut, dirinya mengatakan koperasi, UMKM, BUMN, dan sektor swasta nasional didorong untuk membangun kerja sama ekonomi yang lebih luas.

Disebutkan bahwa sejumlah program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis, Kampung Nelayan Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih, rumah subsidi untuk rakyat, hingga swasembada pangan ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi rakyat.

Untuk itu, ia berharap berbagai program dimaksud harus menjadi mesin yang menggerakkan partisipasi ekonomi rakyat.

"Bukan sekadar program pemerintah, melainkan bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi nasional,” tuturnya.

Umbas menegaskan Relawan Arus Bawah Prabowo akan terus mengawal arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran agar konsisten dengan agenda pembangunan yang berpijak pada UUD 1945.

Harapannya, sambung dia, tercapai bangsa yang berdaulat secara politik dan mandiri secara ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang merakyat untuk mewujudkan kemakmuran bersama seluruh rakyat Indonesia.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.